Kadiv P3H Ajak Jajaran Bersinergi Untuk Kinerja Maksimal

TRIBUNJATENG.COM, Semarang - Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, memberikan pengarahan penting kepada seluruh jajaran di Aula Kresna Basudewa, pada acara yang digelar sebagai refleksi kinerja tahun 2024 dan persiapan program tahun 2025, senin (13/1). 

Dalam kesempatan tersebut, Delmawati menyampaikan apresiasi atas capaian sepanjang tahun lalu dan menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih solid di tahun mendatang.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerja luar biasa di tahun 2024. Namun, tahun 2025 akan menjadi tantangan baru, dan saya sangat membutuhkan dukungan serta kerjasama dari semua pihak untuk menyukseskan program-program kita ke depan,” ungkap Delmawati dengan penuh semangat.

Dalam arahannya, Delmawati mengingatkan pentingnya pelaporan yang terstruktur dan transparan sebagai bagian dari pengawasan program. 

“Saya minta kepada koordinator agar memastikan setiap rapat memiliki notulen yang jelas dan laporan rutin disampaikan setiap triwulan. Selain itu, komunikasi yang intens harus terus dilakukan, terutama terkait program pembentukan desa sadar hukum,” tegasnya.

Ia juga menaruh harapan besar kepada para penyuluh dan perancang hukum untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025. 

"Saya berharap para penyuluh dan perancang hukum dapat bekerja lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jika ada kendala, silakan dilaporkan langsung kepada saya. Pintu saya selalu terbuka untuk menerima masukan dan membantu mencari solusi,” tambahnya.

Menutup arahannya, Delmawati menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi tim. 

"Saya harap kita semua dapat bekerja sama tanpa sekat, tanpa saling mengkotak-kotakkan. Hanya dengan bersinergi dalam satu irama, kita bisa mencapai hasil yang maksimal,” ujarnya.

Arahan ini disambut dengan antusias oleh seluruh ASN yang hadir. Dengan semangat kebersamaan yang dibangun, Delmawati optimis bahwa tahun 2025 akan menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas kerja, khususnya dalam program pembinaan hukum dan pengembangan desa sadar hukum di berbagai wilayah. (*)