Dipecat! Manja Lestari Damanik Ketua KPU Brebes dan Trio Pahlevi Ketua Bawaslu

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu lima, Trio Pahlevi selaku ketua merangkap anggota Bawaslu terhitung sejak putusan ini dibacakan," ungkap Ketua DKPP. 

Keempat anggota Bawaslu lainnya hanya dijatuhi sanksi peringatan, yaitu Karnodo (teradu 7), Hadi Asfuri (teradu 8), Amir Fudin (teradu 9), dan Rudi Raharjo (teradu 10). 

Dalam putusan tersebut, DKPP memerintahkan Divisi KPU dan Bawaslu RI untuk segera melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan.

DKPP juga meminta Sekretaris Jenderal KPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap sekretaris dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Brebes, dengan hasil pemeriksaan yang harus disampaikan ke DKPP RI.

Hingga berita ini ditulis, baik Manja Lestari Damanik maupun Trio Pahlevi belum memberikan tanggapan terkait sidang putusan DKPP.

Manja Lestari Damanik diketahui sedang dinas luar kota, ke Semarang.

Sedangkan Trio Pahlevi belum merespons pesan maupun panggilan WhatsApp.

Pengadu dalam perkara kode etik ini adalah Muamar Riza Pahlevi (Ketua KPU Kabupaten Brebes periode 2014-2019 dan periode 2019-2024), Yunus Awaludin Zaman (mantan anggota Bawaslu Kabupaten Brebes), dan seorang warga Brebes, Karno Roso.

Mereka mengadukan lima komisioner KPU dan lima komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes periode 2024-2029 terkait dugaan manipulasi suara dalam Pemilu 2024, yang melibatkan instruksi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menambah suara partai tertentu disertai dengan pemberian uang suap sebagai imbalan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terbukti Langgar Kode Etik, Ketua KPU dan Bawaslu Brebes Dicopot dari Jabatan"

Baca juga: Pemkab Blora Serahkan Hibah Tanah 3.000 Meter Persegi, Berharap Kantor BNN Bisa Segera Dibangun

Baca juga: Komplotan Perampok Bersenjata Satroni Rumah Juragan Sembako di Sukolilo Pati, Gondol Uang Rp300 Juta

Baca juga: Pasien Rumah Sakit Jiwa yang Kabur Diduga Hanyut di Sungai Bengawan Solo, Kondisinya Belum Jelas

Baca juga: Kebijakan Zonasi PPDB 2025 Fix Dihapus? Mendikdasmen: Tunggu Keputusan Presiden Prabowo Subianto