Tanah Musnah di Pesisir Semarang-Demak Diduga Dikuasai Korporasi, Nelayan Khawatir Tak Bisa Melaut

"Kami sudah meminta data itu dibuka, tapi Badan Pertanahan Nasional (Jawa Tengah) beralasan tidak bisa dengan alasan itu data pribadi atau hanya internal BPN saja yang boleh mengakses," terangnya.

Menurut Iabal, ada sejumlah pihak yang ingin bermain dengan memanfaatkan ketidaktahuan warga pesisir yakni membeli tanah musnah dengan harga murah lalu dimanfaatkan untuk proyek-proyek tertentu berimbas buruk ke para nelayan.

Hal itu bisa terjadi pada rencana proyek reklamasi di pesisir Mangkang-Tugu yang bakal melahap seluas 750 hektare wilayah pesisir.

"Wilayah pesisir yang dikuasai oleh korporasi bakal berdampak besar terhadap nelayan berupa hilangnya ruang tangkap nelayan dalam mencari ikan," sambung Iqbal.

Peneliti pada Yayasan Amerta Air Indonesia , Eka Handriana mengatakan, kondisi nelayan saat ini memang bisa melaut tetapi secara faktual lahan yang dulunya dikuasai nelayan kini telah berpindah tangan ke pengusaha.

Proses jual beli lahan yang kini telah menjadi lautan akibat abrasi melibatkan sejumlah makelar hingga sarekat atau perangkat desa. Artinya, perusahan-perusahaan tersebut tak terjun secara langsung.

"Ketika ada proyek reklamasi orang-orang tersebut akan untung, tapi mengkhawatirkan nasib teman-teman nelayan," ungkapnya yang bergabung juga dalam kelompok ARMSD.

Eka menilai, lahan-lahan tenggelam milik warga di Semarang-Demak mulai ada rencana perluasan untuk kawasan industri.

Seperti di Kabupaten Demak rencananya ada proyek Kawasan industri di Kecamatan Sayung. Rencana ini sudah tertuang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Demak yang terbaru.

Sedangkan di Kecamatan Tugu, lahan-lahan tenggelam sudah muncul dalam rencana reklamasi yang tercantum dalam RDTRK (Rencana Detil Tata Ruang Kecamatan) Tugu, yang merupakan turunan dari RTRW Kota Semarang.

Dia meminta, Menteri ATR/BPN membatalkan hak-hak di tanah-tanah tenggelam di Kecamatan Tugu dan Dukuh Timbulsloko, yang telah diajukan dalam skema Reforma Agraria Perkotaan. 

Namun, tidak berhenti sampai di situ pihaknya juga mengusulkan agar lahan bekas tambak dan sawah yang tenggelam menjadi wilayah tangkap bagi nelayan setempat.

"Untuk area yang masih ada rumahnya di Dukuh Timbulsloko, supaya dijadikan hak kolektif yang dipegang lembaga warga untuk ditinggali," tuturnya.

Harapan Nelayan

Koordinator ARMSD , Ahmad Marzuki meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN),  Nusron Wahid untuk mencermati data HGB dan SHM di laut di daerah Kecamatan Tugu, Kota Semarang, dan Kampung Timbulsloko, Kabupaten Demak.