Berita Viral
Curhat Pilu Penyiar RRI Ternate, "Anak Saya Dapat Makan Siang Gratis, Tapi Saya di-PHK"
"Anak saya dapat makan siang gratis tapi saya di-PHK" sepenggal kalimat itu viral setelah seorang penyiar RRI curhat karena telah di PHK.
Namun, kedua lembaga itu memastikan pemecatan tersebut tidak jadi dilakukan lantaran adanya keleluasaan anggaran usai rekonstruksi.
Kepastian ini disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
"Ya, sebenarnya untuk di level pusat sih nggak ada ya. Itu hanya ada di daerah. Tapi memang ada. Jadi sebagian ada yang melakukan perumahan. Ada juga yang tidak," kata Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Iman Brotoseno usai rapat di Kompleks Parlemen.
Ia menuturkan, keputusan ada atau tidaknya pengurangan karyawan berbeda-beda tergantung stasiun di setiap daerah.
Namun, setelah RDP dengan DPR RI, pihaknya akan menindaklanjuti dengan tidak adanya pemecatan.
Termasuk, kata dia, pengurangan honor yang sebelumnya dilakukan akibat efisiensi.
"Kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi, kami setuju dan sepakat," ucap dia.
Iman menyebut, ketentuan terbaru mengenai dua hal itu, tidak jadinya pemecatan dan pengurangan honor, akan langsung diterapkan hari ini.
"Iya (per hari ini ditindaklanjuti). Anggaran kami mendapat relaksasi dari pemerintah, cukup (total anggarannya)," tutur dia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Hendrasmo menuturkan, setidaknya ada 10-20 karyawan yang harus dirumahkan karena efisiensi.
Namun, pihaknya sudah mengirimkan nota dinas ke setiap stasiun RRI di daerah untuk membatalkan pengurangan.
"Jadi, sudah nggak ada masalah lagi. Jadi, intinya kita bersyukur sudah ada pengurangan pemblokiran. Sehingga kita bisa mengatasi persoalan-persoalan ini," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui pengurangan terpaksa dilakukan meski dalam instruksi Presiden Prabowo, belanja pegawai seharusnya tidak menjadi komponen yang diefisiensi.
Ia berdalih, yang penting saat ini pemecatan tidak jadi dilakukan.
"Itu dulu ya, dulu ya. Sekarang kan nggak ada. Kalau dulu itu sebetulnya memang tidak ada posnya. Tidak ada posnya. Biaya operasional kan menurun ya kami. Tapi itu dulu," tandasnya.
| Viral Pengendara Pajero B 4 ZEN Arogan Ngaku Polwan Terobos Penutupan Jalan Nyaris Tabrak Petugas |
|
|---|
| Ini Alasan Camat Tembalang Semarang Enggan Tandatangani Berkas Warga, Ada Data yang Berbeda |
|
|---|
| Viral Camat Tembalang Semarang Ogah Tanda Tangani Berkas Warga, Kini Minta Maaf |
|
|---|
| Sudah Tiga Bulan Resahkan Warga Karanganyar, Teror Pria Telanjang di Gondangrejo Belum Terpecahkan |
|
|---|
| Gadis Viral “Lomba Komentar Rasis” Ngaku Anak Polisi Jadi Tersangka, Tapi Belum Ditahan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/PHK-Tangkapan-layar-seorang-penyiar-pegawai.jpg)