Instruksi Pj Gubernur Jateng, Waspadai Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramadan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Menjelang Ramadan 1446 H/2025, inflasi di Jateng tercatat sebesar 1,28 persen secara year on year (YoY) pada Januari 2025. 

Dari angka tersebut, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), kepala daerah, dan instansi terkait guna mengantisipasi lonjakan harga dan potensi kelangkaan bahan pokok.

"Curah hujan tinggi yang dapat menurunkan produktivitas pertanian serta lonjakan jumlah pemudik yang diperkirakan meningkatkan permintaan bahan pokok menjadi faktor utama yang harus diwaspadai," ucapnya Kamis (13/2/2025).

Nana menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar.

Menurutnya sebagai lumbung pangan nasional, Jateng memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan pangan.

"Oleh karena itu, strategi utama yang harus diperkuat mencakup optimalisasi produksi padi, pengembangan pangan lokal seperti mocaf dan sorgum, serta pemantauan ketat terhadap neraca pangan daerah," terangnya.

Selain itu, Nana menyoroti perlunya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), rantai pasok yang lebih efisien, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembiayaan sektor pangan, serta pengawasan ketat terhadap Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Terpisah pada High Level Meeting yang digelar di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jateng, Rabu (12/2) lalu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jateng, Rahmat Dwisaputra, menuturkan komoditas utama penyumbang inflasi pada Januari 2025 adalah cabai, minyak goreng, dan bahan bakar minyak (BBM).

BI Jateng juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam pola konsumsi selama Ramadan untuk mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. 

Selain itu, BI Jateng terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng, OPD terkait, Kepolisian, Pertamina, dan Perum Bulog guna memastikan distribusi barang tetap stabil dan mencegah spekulasi serta praktik penimbunan yang dapat memicu inflasi lebih tinggi.