Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Jawa Tengah

Inilah Daftar Delapan Desa di Jateng Jadi Pilot Projek Pengentasan Kemiskinan

Kementerian Sosial (Kemensos) RI menetapkan delapan desa di Jateng sebagai pilot projek dalam program pengentasan kemiskinan. 

Penulis: budi susanto | Editor: rival al manaf
(TRIBUNJATENG/BUDI SUSANTO)
IKUTI RAPAT KOORDINASI - Sejumlah perwakilan dinas hingga kepala desa mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi program graduasi bantuan sosial di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng, Senin (24/2/2025). Dalam kegiatan tersebut ditunjuk 8 desa yang menjadi pilot projek pengentasan kemiskinan. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menetapkan delapan desa di Jateng sebagai pilot projek dalam program pengentasan kemiskinan

Program ini dikemas melalui skema graduasi bantuan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.

Delapan desa tersebut antara lain Desa Sodongan di Kabupaten Wonosobo, Desa Gambuhan di Kabupaten Pemalang, Desa Wlahar di Kabupaten Brebes, Desa Kalisalak di Banyumas, Desa Ngesrep Balong di Kendal, Desa Kepuhsari di Wonogiri, Desa Dimoro di Grobogan, serta Desa Purwosari di Magelang. 

Penunjukan desa-desa ini diharapkan mampu menjadi model bagi upaya pengentasan kemiskinan di daerah lain.

Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, menyambut baik inisiatif ini dan menilai program berbasis desa ini sejalan dengan visi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi serta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

“Penanganan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Tengah. Dibutuhkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini secara menyeluruh,” ujarnya saat ditemui Tribunjateng.com, usai membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi program graduasi bantuan sosial di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng, Senin (24/2/2025).

Sumarno menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini. 

Menurutnya, kemiskinan erat kaitannya dengan berbagai permasalahan lain seperti stunting dan angka putus sekolah. 

Oleh karena itu, sinergi antara Dinsos, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan menjadi kunci utama dalam program ini.

“Kami berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Sumarno, angka kemiskinan di Jateng pada 2024 tercatat sebesar 9,58 persen, atau setara dengan sekitar 3,4 juta jiwa. 

Meski sudah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih tergolong tinggi dan perlu terus ditekan melalui berbagai program strategis.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jobo Priyono, menuturkan bahwa ada dua model program yang akan digencarkan di Jateng sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Hal ini mengingat Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

“Model pertama adalah penguatan potensi desa, di mana petugas Program Keluarga Harapan (PKH) harus mampu menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar keluar dari garis kemiskinan,” jelas Agus.

Selain itu, model kedua adalah fokus pada delapan desa yang telah ditunjuk sebagai pilot projek. Menurut Agus, dari total 923 desa miskin ekstrem di Jawa Tengah, program ini akan dikembangkan secara bertahap hingga semua desa tersebut bisa terentaskan dari kategori miskin ekstrem.

“Kami akan berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dan berbagai pihak untuk memastikan program ini berjalan berkelanjutan. Target kami adalah menjangkau semua desa miskin ekstrem di Jateng dalam beberapa tahun ke depan,” imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved