APBN dan UMKM di Jawa Tengah Tunjukkan Tren Positif di Awal Tahun 2025

APBD Jawa Tengah juga menunjukkan progres positif, dengan pendapatan daerah mencapai Rp17,03 triliun (15,06?ri target) dan belanja daerah sebesar Rp6,57 triliun (5,69?ri pagu). Kontribusi TKDD terhadap pendapatan APBD mencapai Rp13,77 triliun atau 80,86 % , yang menunjukkan besarnya peran pemerintah pusat dalam pembangunan daerah.

“Kami optimistis kinerja APBN dan APBD di Jawa Tengah akan terus meningkat dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Bayu.

Dukungan untuk UMKM Terus Ditingkatkan

Pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).

Hingga 28 Februari 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp7,55 triliun kepada 152 ribu debitur, dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai penerima manfaat terbesar. Kabupaten Pati mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp426 miliar.

Sementara itu, realisasi penyaluran UMi mencapai Rp22 miliar untuk 2 ribu debitur, dengan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, dan hiburan sebagai sektor utama penerima manfaat. Kabupaten Jepara menjadi daerah dengan penyaluran tertinggi, mencapai Rp7,74 miliar.

“Dukungan pembiayaan yang semakin luas melalui KUR dan UMi terus mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat perekonomian daerah, serta menciptakan peluang usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bayu.

Selain itu, program familiarisasi CoreTax terus digencarkan melalui kelas pajak yang dapat diakses oleh Wajib Pajak. Langkah ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak, serta mendukung ekosistem perpajakan yang lebih inklusif dan efisien di Jawa Tengah.

Dengan berbagai pencapaian ini, pemerintah optimistis dapat mengelola APBN 2025 secara optimal, sekaligus mengantisipasi dinamika global guna memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah. (*)