Indonesia Dikejar Waktu Jelang Pemberlakuan Kebijakan Tarif Donald Trump, Ini Sikap Pemerintah

TRIBUNJATENG.COM – Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump segera diberlakukan.

Negara yang terkena termasuk Indonesia dikejar waktu untuk mencari solusi.

Pemerintah Indonesia pun menyampaikan sikap resmi terhadap kebjiakan Trump tersebut.

Selain itu sejumlah langkah lanjutan disiapkan.

Baca juga: Trump Tawarkan Pesangon 8 Bulan Gaji Bagi 2 Juta PNS AS yang Resign, Hemat Rp 1,6 Kuadriliun

Pada Minggu (6/4/2025), pemerintah menggelar rapat virtual yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat membahas respons atas kebijakan tarif AS.

Rapat itu diikuti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta sejumlah wakil menteri dan perwakilan kementerian/lembaga.

Sebelumnya, Trump mengumumkan kebijakan tarif terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, pada Kamis (3/4/2025).

Dalam pengumuman tersebut, produk asal Indonesia dikenai tarif sebesar 32 persen.

Kebijakan serupa juga diterapkan ke 180 negara lain, dengan besaran tarif bervariasi.

Sejumlah negara menyiapkan langkah balasan sebelum kebijakan tarif Trump berlaku pada 9 April 2025.

Namun, Airlangga menegaskan Indonesia tidak akan merespons dengan retaliasi.

Pemerintah memilih jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi yang saling menguntungkan.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan. Komunikasi juga dijalin dengan United States Trade Representative (USTR), Kamar Dagang AS, dan negara mitra lainnya.

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).