Pemkab Kendal Sebut Tak Semua Pengusaha Kantongi Izin Operasional Stockpile Pasir di Weleri

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemkab Kendal menegaskan 7 usaha stockpile pasir yang beroperasi di Kecamatan Weleri tak semuanya memiliki izin operasional.

Data DLH Kabupaten Kendal, terdapat 2 perusahaan yang memiliki izin, sedangkan 4 perusahaan lain tak berizin dan saat ini para pemilik telah melarikan diri.

Adapun 1 perusahaan lagi statusnya belum jelas.

Baca juga: 4 Tahun Tertindas Aktivitas Stockpile Pasir, Warga Weleri Kendal Desak Tutup Permanen: Harga Mati

Baca juga: Timbulkan Bau Tak Sedap, Depo Sampah Kaliwungu Kendal Akan Ditutup Permanen 

"Sampai saat ini kami belum pernah teken kontrak terkait izin lingkungan dari 4 perusahaan itu," katanya, Minggu (13/4/2024).

Aris menerangkan, pihaknya hanya akan mengeluarkan izin operasional jika perusahaan telah memenuhi persyaratan, termasuk persetujuan dari pemerintah desa.

Jika pemerintah desa tidak memberikan persetujuan izin operasional perusahaan, pihaknya akan melarang sebuah perusahaan untuk berdiri.

"Kami tegaskan, kami hanya akan memberikan izin kalau ada tapak asma dari RT, RW, dan desa yang mengizinkan usaha itu berdiri di lingkungannya."

"Jika itu ada, baru bisa kami teken izin operasionalnya," tegasnya.

Terpisah, Camat Weleri, Dwi Cahyono Suryo menuturkan, awalnya terdapat perusahaan yang mengajukan izin operasional.

Namun lambat laun, muncul perusahaan lain yang berdiri tanpa izin.

"Kecamatan tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu ada masalah."

"Akhirnya kecamatan dan desa ikut memediasi," ungkapnya.

Terkait penutupan operasional perusahaan, pihaknya akan melakukan kajian ulang sesuai kesepakatan sewaktu musyawarah awal.

"Nah nanti lebih besar manfaat atau mudharatnya."

"Sesuai kesepakatan awal waktu musyawarah desa, kami yakin langkah yang akan diambil Pemkab Kendal nantinya yang lebih tepat," tandasnya.

Sebelumnya, warga 4 desa di Kecamatan Weleri yakni Desa Sumberagung, Bumiayu, Penyangkringan, dan Nawangsari melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes aktivitas stockpile pasir.

Lalu lalang dump truk muatan pasir perusahaan stockpile yang sudah beroperasi selama 4 tahun di sekitar desa, membuat akses jalan utama penghubung antar kecamatan sejauh 2 kilometer rusak parah.

Beberapa waktu lalu, warga sempat melakukan audiensi dengan para pemilik usaha stockpile agar bersedia melakukan perbaikan jalan.

Namun, pengusaha tersebut dinilai mengingkari kesepakatan yang telah dibuat.

Proses perbaikan jalan tak menggunakan spesifikasi aspal sesuai kesepakatan awal.

Warga yang terlanjur naik pitam, langsung melakukan aksi turun ke jalan.

Membawa peralatan bangunan, warga iuran swadaya menambal jalan yang rusak menggunakan cor seadanya.

Baca juga: Bupati Dyah Kartika: Tradisi Syawalan Kaliwungu Kendal Harus Dilestarikan

Baca juga: Ziarah ke Makam Wali Gembyang, Bupati Kendal Ajak Warga Teladani Petuah Ulama 

Koordinator aksi, Alex Susanto mengatakan, aktivitas pengusaha stockpile telah meresahkan dan membuat warga merasakan dampak negatif.

Bahkan warga juga terjangkit penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) akibat polusi debu oleh dump truk yang melintas tak kenal waktu.

"Beberapa warga kami, ada yang jualan di warung tidak laku karena banyak debunya."

"Padahal sebelumnya normal-normal saja."

"Ada juga anak sekolah yang terjatuh saat naik motor karena jalannya rusak," katanya, Minggu (13/4/2025).

Alex pun mendesak Pemkab Kendal agar menutup permanen usaha stockpile pasir tersebut.

"Intinya kami mau stockpile pasir itu ditutup."

"Itu sudah harga mati."

"Sudah banyak warga yang rugi adanya aktivitas itu," tegasnya.

Diterangkannya, saat ini terdapat 7 pengusaha stockpile pasir yang beroperasi di sekitar desa.

Namun, saat ini hanya tersisa 1 lokasi yang masih beraktivitas.

"Yang lain sudah kabur orangnya, ini tinggal satu."

"Tadi Bupati Kendal juga sempat turun langsung untuk mendegar keluhan warga sini dan kami tetap minta stockpile itu ditutup selamanya," ungkapnya.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari yang menemui massa mengungkapkan, pihaknya tak bisa langsung memutuskan penutupan stockpile pasir. 

Pihaknya akan melakukan pemanggilan dengan pengusaha stockpile untuk mencari solusi sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat.

"Kami hadir untuk menindaklanjuti aduan masyarakat di sini."

"Terkait stockpile, kami akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan," terangnya.

Bupati menambahkan, saat ini pihaknya tengah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kami akan bentuk tim untuk menyelesaikan masalah ini."

"Kami tidak ingin menyelesaikan secara sepihak," tandasnya. (*)

Baca juga: 1.000 Jemaah Haji Akan Hadiri Puncak Peringatan Harlah ke-35 IPHI Jateng di Wonosobo

Baca juga: Jalan Ciberem dan Banteran Sumbang Banyumas Telah Diperbaiki Setelah Bertahun-tahun Rusak

Baca juga: Apresiasi Operasi Katarak Gratis PT Erela, Bupati Banjarnegara Amalia: Kami Merasa Terbantu

Baca juga: 2 Tewas, Bus Rombongan Bonek Persebaya Vs Mobil Muatan Rokok Ilegal di Tol Pekalongan: Hindari Razia