Gubernur Jateng Komitmen Lindungi Lahan Pertanian dan Percepat RDTR Demi Tarik Investor

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk mempercepat penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tak terkendali. 

Hal ini ia sampaikan seusai bertemu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan 35 kepala daerah se-Jawa Tengah, di Kompleks Pemprov Jateng, Kamis (17/4/2025).

Gubernur menyebut, kedatangan Menteri ATR/BPN ke Jawa Tengah sebagai momentum penting dalam mendorong kepastian hukum bagi investasi di provinsi ini.

Baca juga: Sejumlah Daerah Mulai Panen, Harga Bawang Merah di Jateng Berangsur Turun

Baca juga: Menteri ATR BPN: 19 Persen Tanah di Jateng Belum Tersertifikasi, Rentan Konflik

“Kedatangan Menteri sangat bagus momentumnya, diikuti 35 kabupaten/kota untuk menentukan RDTR wilayah."

"Gunanya agar kepastian bagi investor dalam mengeksplorasi peluang di Jawa Tengah itu jelas,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurutnya, kejelasan RDTR di tingkat kabupaten dan kota akan memberi kepastian yuridis formal terhadap lahan, yang merupakan syarat utama investasi.

“Kalau RDTR jelas, Bupati dan Wali Kota sudah menetapkan, maka dasar yuridis investasi akan terpenuhi."

"Investor akan tertarik karena melihat kejelasan status dan fungsi tanah,” lanjutnya.

Lebih jauh, Gubernur Jateng juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan dengan mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan atau LP2B.

Dia menargetkan Jawa Tengah mencapai swasembada pangan seluas 2,5 juta hektare pada 2026, naik dari capaian 2024 yang sebesar 1,5 juta hektare.

“Tanah-tanah yang menjadi LP2B harus benar-benar dipertahankan."

"Jangan sampai ada konversi yang mencaplok wilayah pertanian produktif,” tegasnya.

Terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Ahmad Luthfi mengatakan bahwa Pemprov Jateng telah mengajukan 21 wilayah ke pusat untuk mendapat alokasi program tersebut.

“Kami sudah ajukan 21 wilayah secara kolektif."

"Tinggal dari pihak Kementerian ATR/BPN yang akan memverifikasi dan memutuskan,” katanya.