Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Pati

Bupati Pati Sudewo: Belanja Pegawai Dihemat 5 Persen Saja Hasilkan Rp 70 M untuk Bangun Infrastuktur

Sudewo menjelaskan bahwa komposisi belanja daerah dalam APBD harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan wajib tercapai pada tahun 2027

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: muslimah
Prokompim Setda Kabupaten Pati 
HEMAT BELANJA PEGAWAI - Bupati Pati Sudewo dalam sebuah kesempatan di podium Pendopo Kabupaten Pati. Saat ini dia tengah berupaya mewujudkan penghematan anggaran belanja pegawai yang selama ini menurut dia porsinya terlalu besar. 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Sudewo menyoroti tingginya porsi belanja pegawai dalam anggaran belanja daerah.

Menurut dia, belanja pegawai yang terlalu tinggi selama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. 

Bahkan di beberapa unit seperti RSUD, belanja pegawai hampir mencapai 100 persen.

Sehingga tidak menyisakan ruang untuk pembangunan fisik maupun pelayanan yang lebih baik.

Sudewo menjelaskan bahwa komposisi belanja daerah dalam APBD harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan wajib tercapai pada tahun 2027. 

"Rinciannya, alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen, belanja infrastruktur minimal 40 persen, dan belanja pendidikan minimal 20 persen," kata Sudewo dalam rilis Prokompim Setda Kabupaten Pati, Sabtu (26/4/2025).

Menurut dia, hal itu merupakan mandat undang-undang yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2027. 

"Maka belanja pegawai harus kita tekan dari yang sekarang 47 persen menjadi maksimal 30 persen," tegas dia. 

Sudewo menyadari, penekanan kebijakan efisiensi belanja pegawai memang tidak populer. Namun, hal ini demi masa depan. 

"Dan saya bersyukur mendapat dukungan penuh dari Menteri PAN-RB," ucap dia. 

Sudewo menjelaskan, dari total belanja pegawai Kabupaten Pati sebesar Rp 1,34 triliun, penghematan lima persen saja bisa menghasilkan dana sekitar Rp 70 miliar.

Dana sebesar itu sangat mungkin dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Inilah mengapa reformasi birokrasi tidak bisa ditunda. Kita perlu komitmen kuat dari pusat dan daerah agar arah pembangunan lebih produktif dan efisien," tandas dia. (mzk)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved