Disnaker Targetkan Pengangguran Di Semarang Turun 3 Persen

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang menargetkan penurunan angka pengangguran setidaknya tiga persen pada 2025. Tercatat data Disnake4, angka pengangguran di Semarang masih 55 ribu orang. 

Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno mengatakan, ada sejumlah strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran. Pertama, setiap Rabu ran Kamis, Disnaker bekerjasama dengan perusahaan melakukan rekrutmen. 

"Pengangguran kami masih 55 ribu. Kami ditargetkan 3 persen. Kemarin baru 0,175 persen," urai Sutrisno, Kamis (1/5/2025). 

Selanjutnya, Sutrisno menyampaikan, program jobfair ke depan tidak lagi berfokus pada lowongan perusahaan namun perlu ada kreativitas lain. Untuk mengentaskan pengangguran, menurut dia, tidak harus bekerja di pabrik melainkan bisa mendorong warga untuk berwirausaha. 

"Maka, kami akan kerjasama dengan perusahaan yang punya limbah tertentu. Limbah bekas kain, limbah kayu. Bagaimana kerjasama, masyarakat diberdayakan, sehingga ada wirausaha baru," paparnya. 

Dengan demikian, sambung dia, persoalan pengangguran tidak hanya mengandalkan lowongan perusahaan melainkan juga menciptakan peluang usaha. Mengingat, tren saat ini cukup banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jobfair, kami utamakan anak-anak muda, lulusan SMA maunya apa? Orang sekarang nggak mau shift-shiftan," ungkapnya. 

Di samping jobfair, Disnaker juga memiliki program pelatihan untuk membekali warga memiliki skill tertentu. Dia memastikan, program pelatihan tetep berjalan di tengah efisiensi anggaran. 

"Efisiensi atau tidak efisiensi tidak mempengaruhi kinerja. Justru, tantangan memberdayakan potensi yang ada," katanya. 

Bahkan, sambung Sutrisno, program rekrutmen yang selama ini rutin dilaksanakan non-APBD. 

Diakui, seluruh dinas terimbas efisiensi anggaran. Kendati demikian, dia memastikan, anggaran pelatihan tetap. Kegiatan pelatihan dianggarkan sekira Rp 200 juta pada APBD 2025 atau hanya untuk satu paket pelatihan. Sementara, anggaran dari pusat melalui APBD, Kota Semarang menerima sekira 12 paket pelatihan. 

"Tingga mengandalkan DBHCHT. Anggaran pusat juga terefisiensi. Kami harapannya ada limpahan dari BBPVP," tambahnya. 

Lebih lanjut, adanya efisiensi anggaran, Sutrisno memaparkan, kegiatan pelatihan tetap sama. Hanya saja, waktu pelatihan diperpendek. Jika semula pelatihan bisa lebih dari sebulan, kini hanya 22 hari. 

"Uang saku, uang makan terefisiensi. Kami nego supaya cakupannya tetap, hanya harinya dikurangi," sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, perlu ada upaya mengatasi persoalan pengangguran di ibu kota Jawa Tengah. Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi pengangguran.