Memasukkan Ojol Sebagai UMKM Sebagai Jalan Tengah

Modantara juga menyoroti bahwa perubahan ini akan mempengaruhi tidak hanya para pengemudi, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada layanan ojol sebagai sarana transportasi murah dan cepat.

Namun, di tengah perdebatan mengenai status pengemudi ojol, ada pula solusi yang dianggap sebagaijalan tengah yang tepat.  Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengusulkan agar pengemudi ojol dimasukkan sebagai bagian dari pelaku UMKM.

Gagasan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk ekonom Wijayanto Samirin, yang menilai bahwa ini adalah langkah yang sangat tepat. Driver ojek online akan mendapatkan keuntungan jika masuk dalam kategori UMKM, salah satunya pengembangan usaha dan kredit perbankan. 

"Saya lihat ini justru bagus.Dengan bendera sebagai UMKM, mereka bisa bertumbuh kegiatannya, dari sebagai driver saja hingga merambah aktivitas bisnis lainnya. Ada peluang berkembang, merambah bisnis lain. Selain itu, akses kreditbersubsidi untuk UMKM dan berbagai program di bawah Kementerian UMKM," ujar Wijayanto. 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Izzudin Al Farras, Head of Center Digital Economy and SMEsInstitute for Development of Economics and Finance (INDEF), yang melihat gagasan ini sebagai jalan tengah yang memungkinkan para pengemudi untuk tetap mempertahankan fleksibilitas kerja sambil mendapatkan keuntungan dari berbagai program UMKM.

 "Jika aspek tentang kerangka kebijakan yang memastikan bahwa pengemudi ojol harus terdaftar sebagai UMKM itu ada, maka ini membuka kesempatan bagi pengemudi untuk mendapatkan benefit sebagai pelaku usaha, misalnya terkait pelatihan literasi keuangan dan literasi digital," ujarnya.

 Selain itu, ia menambahkan bahwa dengan menjadi bagian dari UMKM, pengemudi ojol juga bisa memperoleh manfaat dari jaminan sosial yang lebih terjamin.

Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), juga mendukung gagasan ini, dengan catatan bahwa pengaturan yang lebih tepat harus berada di bawah Kementerian UMKM. 

"Maka,sudah sewajarnya memang pengaturan untuk saat ini paling tepat di bawah Kementerian UMKM. Atasdasar itu pula, bentuk kemitraan tidak boleh seperti tenaga kerja yang mengharuskan bekerja sekian jamdan sebagainya. Aturan juga harus dibuat bersama dengan asosiasi driver dengan konsep setara,termasuk tarif," tambah Nailul.

Bagi banyak pengemudi, menjadi pekerja tetap tentu memberikan keuntungan berupa jaminan sosial dan pendapatan yang lebih stabil. Namun, bagi sebagian besar pengemudi, fleksibilitas kerja adalah nilai utama yang mereka nikmati dalam profesi ini. 

Agus, seorang pengemudi ojol di Jakarta, mengungkapkan, memilih menjadi driver ojol karena bisa bekerja sesuai dengan waktunya sendiri. Kalau menjadi pekerja tetap, ia khawatir akan kehilangan kebebasan ini.

Selain itu, beberapa pengemudi juga khawatir bahwa dengan status pekerja tetap, mereka akan dibebani kewajiban untuk memenuhi target tertentu atau bekerja pada jam-jam tertentu yang bisa mengurangi penghasilan mereka.

 "Penghasilan saya seringkali lebih tinggi saat jam sibuk atau di lokasi yang banyak menawarkan penumpang," tambah Agus. (*)