Tak Mau Kalah dari Jenderal Kopassus, Pak RT di Semarang Ini Berani Lawan Ormas Grib yang Minta THR

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Fenomena sejumlah oknum yang mengaku dari organisasi masyarakat (ormas) meminta sumbangan atau jatah Tunjangan Hari Raya (THR) masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Semarang. 

Bahkan, praktik ini tak jarang menimbulkan ketegangan dengan warga.

Salah satunya dialami oleh Muhammad, Ketua RT di salah satu lingkungan wilayah Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 

Ia mengaku sempat dua kali berhadapan langsung dengan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Ormas GRIB Jaya.

"Pertama kali mereka datang membawa proposal pembangunan pos GRIB Jaya di wilayah Semarang Barat. Waktu itu belum ada kejadian bentrok ormas yang di Blora," tutur Muhammad melalui sambungan telepon, Senin (5/5/2025).

Menurutnya, warga sempat hampir memberikan uang, namun menunda setelah berkonsultasi lewat grup WhatsApp RT. 

Muhammad langsung menolak permintaan itu karena dianggap tidak jelas asal-usul dan legalitasnya.

“Saya langsung larang. Warga sepakat, lebih baik bantu untuk perbaikan pos satpam atau masjid. Memberi uang ke ormas yang tidak jelas tidak ada dampak positifnya,” ujarnya.

Tak lama berselang, beberapa orang yang mengaku dari GRIB Jaya datang langsung ke pos satpam lingkungan. Di sanalah terjadi perdebatan panas yang nyaris berujung adu fisik.

“Saya tanya, mana surat resminya? Apakah GRIB Jaya sudah terdaftar di Kesbangpol? Mereka malah bingung dan tidak tahu apa itu Kesbangpol,” katanya.

Muhammad kemudian menegaskan jika ormas itu tidak tahu Kesbangpol, maka mustahil mereka memiliki nomor registrasi resmi. 

“Akhirnya mereka pergi. Saya hanya ingin memberi penegasan, bukan cari ribut,” lanjutnya.

Insiden kedua terjadi saat oknum lain yang juga mengaku dari GRIB Jaya tertangkap basah oleh satpam tengah meminta sumbangan THR ke beberapa pemilik ruko di wilayahnya. 

Satpam segera melapor ke Muhammad, yang langsung turun tangan.

“Saya datangi, lagi-lagi saya tanya, mana aturan resminya? Mana izin dari pemerintah kota? Mereka hanya bawa proposal dengan kop surat GRIB Jaya, tapi tidak bisa memberi penjelasan,” jelasnya.