Pelepasan Calon Haji Ilegal Gunakan Gedung Paripurna DPRD Kota Tegal, Fotonya Beredar di Grup WA

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - 36 jamaah calon haji ilegal yang keberangkatannya digagalkan di Bandara Soekarno Hatta pada Senin (5/5/2025), beberapa berasal dari Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. 

Mereka diduga direkrut oleh PT Nawasena Emas Cemerlang (NSCM) Tour and Travel yang memiliki kantor cabang di Jalan KH Zaenal Arifin, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. 

Ada dua terduga pelaku yang merupakan pemimpin rombongan dan penyelenggara haji ilegal, yaitu IA (48) dan NF (40).

Baca juga: Breaking News! NF Perekrut Calon Haji Ilegal Diduga Anggota DPRD Kota Tegal, 36 Orang Gagal Terbang

Baca juga: Bupati Tegal dan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Tandatangani Kesepakatan Layanan Hukum di MPP

NF yang bertugas merekrut jamaah calon haji ilegal di Tegal, diduga merupakan anggota DPRD Kota Tegal. 

Bahkan, pelepasan menggunakan fasilitas Gedung Paripurna DPRD Kota Tegal, tanpa izin atau surat resmi.

Dalam foto yang beredar di grup Whatsapp, ada 14 orang yang berfoto di Gedung Paripurna DPRD Kota Tegal. 

Di belakang mereka ada backdrop bertuliskan 'Jamaah Haji 2025 Haji Tanpa Antri' dan 'PT Nawasena Emas Cemerlang' dan 'Semua Bisa ke Baitulllah'.

Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro mengatakan, penggunaan Gedung Paripurna oleh PT NSCM tersebut tanpa surat resmi.

NF memang sempat menyampaikan akan meminjam gedung, tetapi baru secara lisan.

Tetapi setelah dicek di Kesekretariatan DPRD Kota Tegal, tidak ada surat resmi yang masuk. 

"Karena saya cek tidak ada."

"Jadi tidak sesuai SOP penggunaan fasilitasnya," katanya, Jumat (9/5/2025).

Kusnendro mengatakan, fasilitas Gedung Paripurna DPRD memang biasa digunakan untuk kepentingan rakyat. 

Siapapun boleh meminjam selagi tempat tersebut tidak digunakan. 

"Jadi tidak hanya kegiatan rapat paripurna."

"Parpol, ormas, atau organisasi yang butuh tempat, kami memfasilitasi," ungkapnya.

NF Perekrut Calon Haji Ilegal 

Diberitakan sebelumnya di Tribunjateng.com, Jumat (9/5/2025), puluhan jamaah calon haji yang keberangkatannya digagalkan oleh pihak Imigrasi Soekarno Hatta dan Polres Bandara Soekarno Hatta itu, menggunakan visa kerja atau amil.

36 jamaah itu beberapa berasal dari Tegal dan Brebes. 

Kemudian ada juga dari Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, maupun Jakarta.

Mereka diiming-imingi dengan slogan 'Berangkat Haji Tanpa Antre' dan biaya seharga Rp139 juta hingga Rp175 juta.

Dalam penggagalan tersebut, ada dua terduga pelaku IA (48) dan NF (40), yang merupakan pemimpin rombongan serta penyelenggara haji ilegal.

IA merupakan Direktur Utama PT Nawasena Emas Cemerlang (NSCM) Tour and Travel, sedangkan NF seorang perempuan bertugas merekrut jamaah calon haji.

NF juga ternyata diduga merupakan seorang anggota DPRD Kota Tegal dan ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: Munas VII APEKSI 2025, Wali Kota Tegal Dedy Yon Harap Semua Pemerintah Daerah Bisa Bersinergi

Baca juga: Bupati Ischak Luncurkan Program “Tegal Berinovasi Untuk Pendidikan yang Lebih Unggul”

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro prihatin dengan kejadian PT penyelenggara umroh dan haji yang diduga melibatkan anggota DPRD Kota Tegal. 

Jika kabar tersebut benar, sangat disayangkan baginya. 

Dia mendapatkan kabar tersebut pertama kali dari keluarga NF.

"Pertama saya menyampaikan bahwa itu sangat memprihatinkan."

"Kalau kejadian itu benar menimpa anggota DPRD Kota Tegal dari PAN, itu sangat disayangkan," katanya, Jumat (9/5/2025).

Kusnendro menjelaskan, selama ini yang diketahuinya, PT NSCM yang dikelola oleh NF memiliki slogan 'Berangkat Haji Tanpa Antre'.

Mereka tahun lalu berhasil memberangkatkan haji, pada 2024.

Padahal untuk pemberangkatan haji plus saja masih harus menunggu sekira 3 tahun.

"Tahun kemarin yang bersangkutan telah memberangkatkan dan ternyata tidak terjadi apa-apa."

"Tahun ini gagal karena ada pemeriksaan dokumen," jelasnya. 

Kusnendro berharap, 36 korban itu bisa mendapatkan uangnya kembali yang nominalnya hingga ratusan juta rupiah.

Menurutnya, kasihan para korbannya karena telah rugi secara material, moral dan psikis. 

Mereka yang semula telah senang dijanjikan akan berangkat ke Tanah Suci justru gagal karena visa yang digunakan bukan visa haji.

"Berkaitan korban, selayaknya pihak PT bisa menggantikan uang yang disetorkan," ujarnya. 

Menurut Kusnendro, dia saat ini juga masih melakukan konfirmasi kepada anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PAN. 

Tetapi karena yang bersangkutan sedang di Jakarta, maka baru akan bertemu pekan depan.

Terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) jika NF terbukti bersalah, hal itu diserahkan kepada partai yang bersangkutan. 

"Kami setiap anggota DPRD ada induk partainya masing-masing."

"Jadi itu dikembalikan."

"Yang jelas saat ini kami akan menunggu terkait status dari NF," jelasnya. 

Sementara itu, anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PAN, Tengku Rayhan Makarim belum bisa berkomentar lebih lanjut terkait kabar tersebut. 

Sebab, dia masih mencari tahu kebenaran kabar terkait kisruh haji ilegal tersebut. 

"Kami menunggu kabar dan informasi lebih lanjut dari NF," ungkapnya. (*)

Baca juga: Koper Jemaah Calon Haji Mulai Dikumpulkan di Kantor Kemenag Jepara, Senin Dikirim ke Boyolali

Baca juga: Polisi Kini Buru Pemilik Truk, Update Kecelakaan Maut Purworejo: 12 Orang Tewas

Baca juga: Caretaker PSIS Jelang Lawan PSS Sleman: Ini Seperti Tak Adil Buat Mereka

Baca juga: Residivis Asal Sumatera Curi Motor di Kaliwungu Kendal, Korban Tertidur Pulas di Musala