Berita Jawa Tengah
Muspimwil PKB Jateng Konsisten Tolak “Full Day School”
PDW PKB Jateng konsisten untuk menolak kebijakan proses belajar mengajar di sekolah yang lebih dikenal “full day school”.
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah kembali menunjukkan konsistensinya untuk menolak kebijakan proses belajar mengajar di sekolah yang lebih dikenal “full day school”.
Sikap tegas ini merupakan salah satu keputusan Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) V DPW PKB Jateng yang digelar di Semarang, Sabtu (10/5/2025) petang.
Muspimwil V dihadiri para kiai Dewan Syuro, Pengurus DPW dan DPC PKB, dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, serta Para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Baca juga: PKB Jateng Laporkan Kinerja ke PWNU
Baca juga: Diapresiasi Gubernur Ahmad Luthfi, DPW PKB Jateng Bentuk Badan Otonom Percepatan Ekonomi
Hadir Ketua Dewan Tanfidz KH M Yusuf Chudlori, Jajaran Dewan Syuro DPW KH Badawi Basyir dari Kudus, KH Nur Hidayatullah (Wonosobo), KH Musyafa’ Zein (Grobogan), Habib Sholeh Al Attos (Tegal).
Tampak pula Sekretaris DPW H Sukirman SS MS, Wakil Ketua DPRD Jateng H Sarif Abdillah, dan Ketua Fraksi H Abdul Hamid.
Ketua DPW KH M Yusuf Chudlori menegaskan, dalam posisi pemerintahan yang baru dari mulai pusat dan daerah, PKB selalu siap bersinergi dan mensukseskan program-program pemerintah di semua bidang.
Dalam bidang pendidikan, ketika PKB tegas menolak kebijakan “Full Day School” justru untuk membantu pemerintah dalam urusan pendidikan keagamaan dan karakter siswa.
“Saat pemerintahan yang lalu, ketika kebijakan Full Day School ini mau diterapkan, dampaknya akan mengganggu anak-anak didik untuk mengenyam pendidikan madrasah."
"Karena jam belajar yang harus sampai sore hari di sekolah, maka kesempatan mereka ngaji di madrasah sore hari atau ba’da maghrib akan tertutup."
"Akibat yang lebih parah, akan kehilangan pembangunan ahlaq, mental, dan spritual untuk anak-anak,” papar Gus Yusuf.
Pada kesempatan itu, Gus Yusuf meminta kesepakatan para kiai dan pengurus.
Setelah diputuskan, Muspimwil memandatkan kepada Ketua Fraksi untuk berkomunikasi agar para Kepala Daerah tidak menerapkan “Full Day School”.
“Saya mendapat laporan, ada daerah yang Bupatinya akan menerapkan Full Day School."
"Saya perintahkan kepada Ketua DPC dan Ketua Fraksi segera berkomunikasi dan kebijakan itu harus ditolak,” tegasnya.
Baca juga: PKB Jateng Kukuhkan Banom Pengentasan Kemiskinan
Baca juga: Titip Perda Pesantren, Gus Yusuf Minta Kader PKB Se-Kota Semarang Menangkan Yoyok-Joss
Sekretaris DPW H Sukirman SS MS menyampaikan, Kebijakan Full Day School ini pernah diterapkan di Jawa Tengah saat Gubernur Ganjar Pranowo, meskipun kemudian akhirnya dianulir.
| Petani Terdampak Banjir Demak Diminta Lapor untuk Klaim Asuransi, Begini Cara Teknisnya |
|
|---|
| Semarang dan Kendal Wajib Setor Seribu Ton Sampah, Bakal Diolah Jadi Energi Listrik |
|
|---|
| Nasib Briptu BTS Intip dan Rekam Polwan Mandi di SPN Polda Jateng, Begini Updatenya |
|
|---|
| Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP, Jateng Bisa Seperti Jabar? |
|
|---|
| Apa Kabar Kasus Viral Polwan Lagi Mandi Direkam Sesama Polisi di SPN Polda Jateng? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/20250511-_-Ketua-DPW-KH-M-Yusuf-Chudlori.jpg)