Ramai Soal Penghapusan Outsourcing, Pengusaha Jateng Pasang Badan Tolak Rencana Prabowo Subianto

"Outsourcing seharusnya diatur dengan baik, terutama terkait kesejahteraan dan masa depan pekerja," imbuhnya. 

Wahyu juga menyampaikan keprihatinan terkait transparansi hak-hak tenaga kerja outsourcing yang sering kali tidak tersampaikan dengan baik.

"Tenaga kerja outsourcing sering kali tidak mengetahui hak-hak mereka, sehingga perlu diatur lebih lanjut," ungkapnya.

Ia menekankan bahwa penghapusan total sistem outsourcing dapat berisiko bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Baca juga: Buruh Desak Prabowo Tepati Janji Hapus Sistem Outsourcing yang Dinilai Merugikan

"Kalau kompleksitas urusan ketenagakerjaannya sampai seperti itu (semakin tinggi), nah kan ini justru berbahaya bagi bagi pencipta lapangan kerja itu sendiri. Karena kalau tidak ada investasi berarti tidak ada penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

Sebagai solusi, Wahyu menyarankan agar regulasi terkait outsourcing disusun secara proporsional.

 "Regulasi harus jelas dalam menentukan scope dan coverage dari outsourcing. Jika dihapus total, bisa kontraproduktif terhadap investasi dan penciptaan lapangan kerja," imbuhnya. (idy)