Daftar Subsidi yang Digelontorkan Pemerintah Mulai Juni Termasuk bagi yang Bergaji di Bawah 3,5 Juta

Amalia menyatakan, ekonomi Indonesia jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen. 

Pertumbuhan ekononomi ini juga lebih rendah dibanding triwulan I tahun 2024 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11 persen secara YoY.

"Pertumbuhan ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2024 yang tumbuh 5,11 persen," jelas Amalia.

Sementara itu, Amalia menyebut bahwa pelambatan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan pola yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"Secara quartal to quartal, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di setiap kuartal ke satu itu relatif selalu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya," ungkap Amalia.

Sementara itu langkah pemerintah yang menggelontorkan insentif besar-besaran ini karena pemerintah dinilai mulai khawatir terhadap melemahnya daya beli masyarakat.

"Ini mencerminkan adanya kekhawatiran (pemerintah) terhadap melemahnya daya beli masyarakat," kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet seperti yang dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (25/5/2025).

Menurutnya, ini dinilai bukan bentuk insentif biasa, tetapi bisa dilihat sebagai respons terhadap tekanan konsumsi domestik yang tak kunjung pulih setidaknya sejak tahun lalu.

Yusuf menjelaskan, pada triwulan II tahun ini hampir tidak ada momen musiman yang biasanya mendongkrak belanja masyarakat seperti Ramadan atau Lebaran.

Artinya, kata dia, potensi perlambatan konsumsi rumah tangga sangat besar bila tidak diintervensi pemerintah. Sinyal ini sudah terlihat dari data penjualan ritel yang stagnan.

"Jadi, paket insentif ini memang terlihat sebagai langkah darurat untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak anjlok lebih dalam," ujar Yusuf.

Menurut dia, efektif atau tidaknya insentif ini untuk mendongkrak daya beli masyarakat akan sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan implementasinya.

Bantuan seperti subsidi upah dan bantuan pangan dinilai bisa langsung dirasakan.

"Namun, insentif seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) tiket pesawat cenderung menyasar kelompok menengah ke atas yang relatif tidak mengalami penurunan daya beli sebesar masyarakat bawah," ucap Yusuf.

"Jadi, insentif semacam itu bisa tidak terlalu efektif jika tujuannya adalah merangsang konsumsi secara luas," jelasnya.

Tak Mampu Dongkrak Daya Beli