Mulai Operasional Juli 2025, Sekolah Rakyat di Jateng Terus Disiapkan

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya-upaya penyiapan Sekolah Rakyat.

Sebab, sekolah tersebut bakal beroperasi pada Juli 2025.

Penyiapan sarana Sekolah Rakyat sebagaimana program Pemerintah Pusat sudah dilakukan.

Baca juga: Berikut Rincian Anggaran Kebutuhan Sekolah Rakyat, Sudah Termasuk Seragam dan Laptop Siswa

Baca juga: Setiap Siswa Dijatah Rp48,2 Juta per Tahun, Target 100 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Mulai Juni

"Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi," kata Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Kabupaten Wonosobo, Minggu, 1 Juni 2025.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada 2025 ada 100 titik sekolah rakyat di Indonesia yang dibangun.

63 titik sudah teken kontrak.

Adapun renovasi bangunan ditargetkan untuk operasional pada Juli 2025.

Daya tampungnya sekira 247 rombel dengan total 6.105 siswa.

Sisanya sekira 37 titik lainnya masih disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan target renovasi bangunan dimaksimalkan selesai Juli 2025.

Di Jawa Tengah, titik yang sudah teken kontrak antara lain Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof Seoharso Surakarta, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.

Baca juga: Sekolah Rakyat di Blora Gunakan Eks SDN 4 Balun, Kebutuhan Lahan Masih Kurang 2 Hektare

Baca juga: Dinsos P3A Blora : Sekolah Rakyat Akan Dibuka Juni, Khusus Jenjang SMA

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun Indonesia pada 2045. 

Sekolah ini akan menyisir anak-anak dari keluarga tidak mampu yang miskin dan miskin ekstrem.

Juga anak-anak berpotensi putus sekolah atau mungkin yang sekarang tidak melanjutkan sekolah.

"Ini yang menjadi sasaran utama dan setiap kementerian sudah punya tugas sesuai Inpres, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota juga punya tugas khusus dari Presiden," katanya.

Senyampang dengan itu, Pemprov Jateng pada 2025 juga sedang menjalankan program kemitraan dengan SMA/SMK swasta di wilayahnya.

Melalui program ini, Pemprov Jateng membuka lebar akses pendidikan gratis bagi siswa miskin di wilayahnya.

Setidaknya ada 139 sekolah swasta yang bermitra untuk menambah daya tampung peserta didik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Terdiri atas 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta di Jawa Tengah. 

Sebelumnya, Pemprov Jateng juga sudah memiliki SMK Jateng di beberapa lokasi yang juga diprioritaskan untuk anak dari keluarga miskin dan tidak mampu. (*)

Baca juga: Gambaran Rumah Subsidi Jika Cuma 21 Meter Persegi, Joko Suratno: Setara Ukuran Garasi Mobil

Baca juga: Luas Tanah dan Bangunan Rumah Subsidi Bakal Dikurangi, REI: Harga Tetap Tapi Tidak Ideal

Baca juga: Siap-siap, Kejari Kendal Isyaratkan Bakal Ada Tersangka Baru di Kasus Korupsi Dana Desa Kertosari

Baca juga: Kemarau Basah Ancam Panen! Bank Indonesia Ungkap Strategi Jaga Stok Pangan di Jawa Tengah