Nasib Warga Terdampak Tanah Gerak Sirampog Brebes, Harus Menunggu 9 Bulan untuk Tempati Hunian Tetap

Pasalnya, lahan tersebut masih akan dikaji oleh Badan Geologi untuk memastikan kelayakannya sebelum pembangunan hunian tetap dimulai.

Baca juga: "Lebih Baik Dirobohkan Saja!" Tangis Nasrullah Lihat Rumah Rusak Imbas Tanah Gerak Sirampog Brebes

Pemkab Brebes Ajukan 130 Hunian Tetap

Bencana tanah gerak melanda tiga dusun di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

Meliputi Dusun Krajan, Babakan, dan Cupang Bungur.

Total luas area terdampak mencapai 90 hektare, terdiri dari 80 hektare lahan persawahan dan 10 hektare permukiman.

Akibat bencana ini, 135 rumah rusak dimana 120 di antaranya rusak berat dan 15 lainnya rusak sedang dengan total 570 jiwa terdampak. 

Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan, wilayah tersebut sudah tidak layak huni dan tidak bisa lagi digunakan sebagai lahan pertanian karena masih berpotensi bergerak.

Plt Kalakhar BPBD Kabupaten Brebes, Wibowo Budi Santoso menjelaskan, bencana berlangsung bertahap.

"Hari pertama amblas sekira 30 sentimeter, lalu dalam seminggu berikutnya pergerakan tanah mencapai lebih dari 10 meter," ujarnya pada Jumat (30/5/2025).

Saat ini, para korban telah dipindahkan ke Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun Pemkab Brebes dan mulai ditempati sejak 21 Mei 2025, setelah satu bulan sebelumnya tinggal di posko pengungsian. 

Total terdapat 130 huntara berukuran 3x6 meter, dibangun menggunakan baja ringan dan dinding gazebo, dengan biaya Rp1,3 miliar dari total anggaran penanganan Rp1,6 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes.

“Untuk logistik di hunian sementara masih cukup untuk satu bulan ke depan."

"Bantuan jaminan hidup dari Kemensos juga diberikan, Rp10 ribu per jiwa per hari selama 90 hari,” tambah Wibowo Budi Santoso.

Karena kondisi wilayah sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali, Pemkab Brebes mengajukan pembangunan 130 Hunian Tetap (Huntap). 

Proposal diajukan ke BPBD Jateng untuk penyediaan tanah senilai Rp15 juta per unit dan ke BNPB melalui Dana Siap Pakai (DSP) untuk pembangunan fisik Rp60 juta per unit.

Menurut Wibowo Budi Santoso, lokasi hunian tetap yang diusulkan seluas 1,6 hektare telah melalui kajian geologis dan dinyatakan aman. 

"Proses pembelian tanah dan pembangunan hunian tetap akan dikelola langsung oleh warga melalui kelompok masyarakat (pokmas), dengan bantuan langsung masuk ke rekening mereka," jelasnya.

Namun dia mengakui bahwa proses ini tidak bisa cepat.

“Kalau merujuk pengalaman daerah lain, prosesnya bisa memakan waktu paling cepat satu tahun,” katanya.

BPBD Kabupaten Brebes Brebes juga terus menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah dan pihak swasta untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi. 

Wibowo mengimbau masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan, khususnya di kawasan hulu dan pegunungan. 

"Mari jaga alam, hutan yang gundul harus jadi perhatian bersama," ujarnya.

Pertimbangkan Aspek Geologis

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang telah meninjau lokasi pengungsian di Gunung Poh, Sirampog beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya pertimbangan geologis dalam proses relokasi.

“Saya ingin agar segera dicarikan tempat yang representatif."

"Harus cepat dan dikaji secara geologis."

"Jangan sampai memindahkan penduduk, tapi jalurnya nanti mbledug meneh (bergerak lagi)."

"Harus benar-benar aman untuk tempat tinggal,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jateng telah menggelontorkan bantuan Rp2,01 miliar untuk mendukung proses rekonstruksi, termasuk perbaikan rumah dan fasilitas ibadah.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan psikososial dalam relokasi. 

“Yang paling penting bukan hanya memindahkan fisik warga, tapi juga mentalnya."

"Harus yakin dan siap tinggal di tempat baru, bukan kembali ke lokasi lama yang berisiko,” ujarnya.

Ahmad Luthfi berharap seluruh proses dapat berjalan cepat dan tepat, demi keselamatan dan kenyamanan warga. 

“Tidak boleh main-main dalam urusan ini."

"Nyawa dan masa depan warga jadi prioritas,” imbuhnya. (*)

Baca juga: Mulai Operasional Juli 2025, Sekolah Rakyat di Jateng Terus Disiapkan

Baca juga: Gambaran Rumah Subsidi Jika Cuma 21 Meter Persegi, Joko Suratno: Setara Ukuran Garasi Mobil

Baca juga: Berikut Rincian Anggaran Kebutuhan Sekolah Rakyat, Sudah Termasuk Seragam dan Laptop Siswa

Baca juga: Setiap Siswa Dijatah Rp48,2 Juta per Tahun, Target 100 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Mulai Juni