Banyumas Salurkan Bansos PAUD Pertama se-Jateng, Total Capai Rp 235 Juta

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pendidikan menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangkaian acara Gebyar PAUD yang digelar, Selasa (3/6/2025).

Bantuan ini diklaim sebagai yang pertama di Jawa Tengah untuk jenjang PAUD dan sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Joko Wiyono, mengatakan kegiatan Gebyar PAUD menjadi wahana bagi anak-anak menampilkan kemampuan dan softskill mereka sejak dini, serta menciptakan iklim yang kompetitif secara sehat.

"Ini Gebyar PAUD dan sekaligus menjadi momen pertama pula penyaluran bansos PAUD yang dananya diambil dari APBD.

Bahkan, ini yang pertama se-Jawa Tengah," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (3/6/2025).

Dalam kegiatan tersebut, dua jenis bantuan disalurkan, yakni bansos biaya personal dan bansos perlengkapan peserta didik.

Bansos biaya personal senilai total Rp180 juta diberikan kepada 300 anak PAUD, masing-masing menerima Rp600 ribu.

Penerima bantuan ini harus memenuhi syarat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan bantuan tidak bisa diterima setiap tahun oleh anak yang sama agar pemerataan bisa tercapai.

"Jumlah peserta didik PAUD di Banyumas ada sekitar 35.000 anak dari 1.170 satuan pendidikan.

Maka, bantuan ini kita atur bergiliran," jelasnya.

Sementara itu, bansos perlengkapan peserta didik sebesar Rp55 juta disalurkan dalam bentuk barang kepada 414 anak.

Setiap anak menerima satu paket perlengkapan berisi krayon dan 12 buku gambar senilai Rp133 ribu.

Sementara itu, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, turut hadir dan mengapresiasi kegiatan.

Ia menekankan pentingnya pendidikan usia dini dalam membentuk karakter generasi mendatang.

"Karakter manusia dibentuk sejak usia dini. 

Ini menjadi pondasi generasi emas menuju Indonesia Emas 2045," imbuhnya.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kebijakan biaya pendidikan gratis untuk jenjang SMP negeri dan swasta, Bupati menyatakan pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat. 

"Apapun putusannya, nanti akan kita laksanakan," jelasnya. (jti)