Ombudsman Jateng Temukan Sekolah Tahan Surat Keterangan Lulus Hingga Siswa Kesulitan Daftar SPMB

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Ombudsman Perwakilan Jateng terima 11 aduan sistem penerimaan murid baru (SPMB).

Aduan itu satu di antaranya terkait sekolah yang belum memberikan surat keterangan lulus (SKL) pada peserta didik.

Baca juga: SMKN 7 Semarang Gaungkan Tema No Titip! No Jastip! Pada SPMB 2025

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng Siti Farida mengatakan aduan siswa belum mendapatkan SKL pada 5 Juni 2025 lalu. Aduan itu menjadi perhatiannya.

“Yang masih kami atensi adalah siswa  belum bisa mendaftar (SPMB) karena memang SKL-nya belum diberikan,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).

Pihaknya menyebut aduan SKL yang ditahan oleh sekolah ini tidak ditemukan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun lalu.

Hal itu krusial bagi calon peserta didik baru yang akan mendaftar ke jenjang SMA/SMK.

Sebab proses pengajuan akun dan verifikasi berkas tinggal dua hari, yakni hingga 12 Juni 2025.

“Karena ketika SKL itu nggak diberikan berarti kan yang bersangkutan (peserta didik) tidak bisa melakukan pendaftaran, ini yang membuktikan lintas sektoral,” tuturnya.

Farida menjelaskan permasalahan SKL ini terjadi pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.

Pihaknya menganggap isu itu berpotensi lebih luas karena berhubungan dengan koordinasi lintas sektoral.

Ombudsman telah melaporkan SKL itu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng 

"Kendalanya kenapa belum bisa diselesaikan juga karena belum menyebutkan di mana lokusnya. Karena mungkin (pelapornya) takut. Sementara kami keep dulu," imbuhnya. 

Menurutnya, tidak diberikannya SKL ini disebabkan persoalan administratif. 

Siti Farida menuturkan ketika ada masalah pelunasan biaya pendidikan, seharusnya antara pihak sekolah dan orang tua.

Sementara itu siswa tetap wajib mendapatkan haknya.