Bupati Jepara Minta Perencanaan OPD Lebih Inovatif Untuk Wujudkan Good Governance.

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Bupati Jepara, Witiarso Utomo meminta setiap OPD di lingkungan Pemkab Jepara bisa meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian yang disampaikan, orang nomor satu di Kabupaten Jepara kepada Tribunjateng, Jumat (13/6/2025).

Menurut pria yang kerap disapa Mas Wiwit, tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif semakin meningkat.

Dalam konteks ini, perencanaan, penganggaran, pengawasan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik  (good governance) dan bersih (clean government).

Dia menekankan pentingnya sinkronisasi program OPD dengan prioritas pembangunan daerah serta visi dan misi kepala daerah. 

Bimtek ini juga menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi antar perangkat daerah agar perencanaan pembangunan daerah berjalan lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil (outcome-based planning).

"Saya minta Kepala Perangkat Daerah memperkuat kapasitas dan kompetensi, sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah," kata Bupati Jepara.

Ia ingin Kepala Perangkat Daerah tidak hanya dituntut tidak hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan. 

Anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien.

Bagi dia, di tengah era kemajuan teknologi yang terus berkembang, Kepala Perangkat Daerah harus memanfaatkan teknologi informasi. 

Hindari copy paste program kegiatan.

"Teruslah berinovasi dalam memberikan pelayanan yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah," ucapnya.

Lebih lanjut, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Fungsional Madya, Fasilitator Perencanaan Anggaran Daerah III, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rooy John Erasmus Salamony, menjelaskan momentum ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Dia menuturkan masing-masing OPD menyampaikan rencana program dan kegiatan strategis, termasuk target kinerja, kebutuhan anggaran, serta proyeksi manfaat yang akan diperoleh masyarakat. 

Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberikan evaluasi dan masukan terhadap usulan tersebut.

“Rencana Kerja tahun 2026 harus dirancang secara realistis, fokus pada hasil, serta mengedepankan kebutuhan masyarakat. Kita tidak hanya menyusun anggaran, tapi juga menyusun dampak pembangunan, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati” tutupnya. (Ito)