Ironi Hukum Aset Koruptor & Demo Sopir UU ODOL: Suara Jalanan Tuntut Keadilan Ekonomi

Apa Tuntutan Para Sopir?

Dalam poster yang beredar luas dari Team ST.L Pilot Darat dan Gerakan Sopir se-Indonesia, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan penting, antara lain:
 1. Batalkan Instruksi A.H.Y Terkait ODOL
Mereka menolak penegakan hukum ODOL yang tidak berkeadilan dan menyasar sopir alih-alih pemilik usaha logistik.
 2. Regulasi Angkutan Logistik yang Adil
Diperlukan standardisasi dan aturan jelas soal hubungan kerja, dimensi truk, dan tanggung jawab hukum.
 3. Kesejahteraan Sopir
Banyak sopir bekerja tanpa asuransi, tanpa jaminan pensiun, dan tanpa keamanan kerja.
 4. Perlindungan Hukum
Sopir meminta posisi mereka dilindungi secara hukum agar tidak menjadi kambing hitam kebijakan.
 5. Revisi UU LLAJ No. 22 Tahun 2009
UU tersebut dianggap tidak relevan terhadap realitas lapangan dan mendiskriminasi sopir.
 6. Berantas Premanisme dan Pungli
Banyak sopir dipalak di jalan oleh oknum. UU ODOL hanya menambah peluang pungli.
 7. Kesetaraan Perlakuan Hukum
Bila koruptor bisa bebas dengan cara legal, maka sopir yang sedang mencari nafkah juga harus diperlakukan adil.

Demo besar-besaran sopir bukan sekadar protes atas UU ODOL. Ini adalah simbol perlawanan terhadap kebijakan ekonomi yang timpang. Negara tak boleh hanya garang kepada rakyat kecil tapi lembek terhadap elit yang korup.

Jika negara ingin mengurangi ODOL, maka bereskan dulu sistem logistiknya, berikan insentif kepada perusahaan angkutan yang patuh, dan lindungi sopir dari kriminalisasi.

Dan lebih penting lagi: jika negara serius pada keadilan, maka sahkan dulu Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor! Karena tidak ada keadilan ekonomi jika pencuri uang negara tetap hidup mewah, sedangkan sopir kelebihan muatan malah masuk penjara.

Dalam ekonomi yang berkeadilan, sistem berpihak pada yang lemah, dan hukum membungkam yang zalim. Saatnya kebijakan bukan hanya dibuat dari balik meja, tapi juga mendengar jeritan dari balik kemudi.***