Jalan Pantura Siliwangi Semarang Sempat Lumpuh Akibat Demo Sopir Truk, Kendaraan Besar Penuhi Jalan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rombongan pengemudi truk unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah Jalan Siliwangi Krapyak Kota Semarang, Senin (23/6/2025).

Para pengemudi itu beriringan memadati jalan menggunakan truk mendatangi kantor Dishub.

Para sopir datang membawa truk sumbu satu hingga truk trailer.

Mereka memakirkan truknya di depan kantor Dishub.

Baca juga: Kapolres Pekalongan AKBP Doni : Tak Ada Penindakan Truk ODOL, Fokus pada Sosialisasi

Baca juga: Kapolres Wonosobo Tegaskan Tak Akan Tilang Truk ODOL, Tunggu Keputusan Pusat

Para  pengemudi membentangkan  berbagai  spanduk di bak truk bertuliskan penolakan zero menolak kebijakan zero over dimensi over loading (ODOL), dan menentang pungli di jalanan.

Aksi unjuk rasa tak berlangsung lama. Meski demikian, kondisi jalanan menjadi macet dari arah Kalibanteng maupun dari arah Mangkang.

Pada aksi itu, para sopir tidak hanya menyoroti tentang pemberlakuan kebijakan zero ODOL. Mereka meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan sopir.

"Upah pengemudi  kalah dengan buruh pabrik. Padahal resikonya tinggi dan yang dihadapi di jalan sangat berat yakni premanisme," ujar Koordinator Aksi, Suroso

Suroso menegaskan para sopir meminta perlindungan hukum. Selain itu, pada aksi unjuk rasa, para sopir juga  keberatan jika UU nomor 22 tahun 2009 diberlakukan oleh pemerintah.

"Kami tetap mendorong dan patuh terhadap UU nomor 22 tahun 2009 jika tetap dilaksanakan," tuturnya.

Ia meminta pemerintah dapat memberikan solusi. Agar tidak memberatkan pengemudi.

"Teman-teman (sopir) meminta atau menuntut agar pemerintah bisa memperhatikan kesejahteraan," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya, meminta UU Nomor 22 tahu. 2009 diubah. Namun, berbeda jika pemerintah memberikan solusi terhadap para sopir.

"Pemerintah harusnya memberi kebijakan terhadap pelaku transportasi ini," imbuhnya.

Dikatakannya, selama ini kesalahan selalu dibebankan terhadap sopir termasuk  di antaranya jika terjadi musibah. Termasuk juga sopir selalu disalahkan jalan rusak.

" Jangan salahkan sopir infrastrukturmya seperti apa. Kami tidak setuju UU itu," tegasnya.

Suroso menyebut premanisme terhadap sopir seiring terjadi dimana pun. Termasuk juga premanisme  terhadap sopir di jalan tol.

"Katanya nyaman, kami bayar mahal malah rawan premanisme. Handphone,tas, dompet sering hilang. Pemalakan juga sering. Belum lagi di jalan Pantura," keluhnya.

Terpisah, Kepala Dishub Jateng, Arief Djatmiko mengatakan unjuk rasa itu meminta agar tuntutan para sopir dapat dipenuhi oleh pemerintah. Para pengemudi minta mengenai penanganan ODOL.

"Tuntutan mereka juga pernah disampaikan tahun 2022 dan pernah disampaikan ke pemerintah pusat agar mendapat perhatian," ujarnya.

Pria akrab disapa Miko menyebut penanganan ODOL merupakan wewenangan pemerintah pusat yakni Kementerian Perhubungan. Sementara Dishub Provinsi Jateng hanya meneruskan tuntutan para sopir ke pemerintah pusat.

"Kami sudah menerima mereka bersama jajaran Polda Jateng. Kalau permintaan lebih luas kami menyarankan untuk mendatangi Kementerian Perhubungan," jelasnya.

Miko menjelaskan Dishub Provinsi Jateng tidak pernah melakukan penindakan. Meskipun fakta di lapangan  banyak ditemui kasus terkait ODOL.

"Kami bersama Polda Jateng dan BPTD tidak melakukan tindakan selama sosialisasinya terus berjalan," imbuhnya.

Menurut Miko, dampak ODOL sangat banyak yakni kecelakaan, infrastruktur menjadi rusak, dan masyarakat menjadi terkena dampak contohnya kejadian di Kalijambe Purworejo.

"14 nyawa melayang, bagi kami 1 nyawa tidak ternilai," imbuhnya.

Dia menjelaskan ODOL dapat menekan tarif angkutan agar lebih kompetitif. Sebab antar pengusaha transportasi saling bersaing tarif.

"Begitu juga pengguna jasa yang ingin lebih cepat. Nah ada yang bilang ODOL menjadi solusi," imbuhnya.

Ia menuturkan pengemudi meminta pengusaha  tidak membebankan masalah timbul akibat ODOL kepada pengemudi.

"Termasuk juga pemilik barang juga tidak mendesak pengemudi," tuturnya.(rtp)