UIN Walisongo Jadi Tuan Rumah Dialog Nasional Pemberdayaan Desa Menuju Nol Kemiskinan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menyelenggarakan Dialog Terbuka bertema “Membangun Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Desa: Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, dan Pesantren Menuju Nol Kemiskinan”.

Acara yang digelar di Gedung Rektorat Lt. 4, Kampus 3 UIN Walisongo Semarang ini dibuka langsung oleh Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pada pembukaan disampaikan komitmen pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Kita bertekad pada tahun 2026, nol kemiskinan ekstrem di Indonesia."

"Untuk mencapai itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pesantren sebagai kekuatan lokal yang memahami kebutuhan masyarakat secara nyata,” tegas Menko PM.

Baca juga: DWP UIN Walisongo Dorong Kemandirian Ekonomi dan Kesehatan Melalui Pelatihan Kombucha

Dalam sambutannya, Rektor UIN Walisongo Semarang menyambut baik inisiatif kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat desa.

“Penting bahwa pendidikan harus sampai pada level pemberdayaan masyarakat, tidak cukup hanya berhenti pada pengembangan akademik,” ujar Rektor UIN Walisongo Semarang.

Rektor juga menegaskan bahwa UIN sebagai institusi pendidikan Islam modern telah sejak lama menjadi ruang belajar inklusif bagi santri dan masyarakat luas, dan kini semakin relevan dalam menjawab tantangan pembangunan di desa.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Abdul Haris, menyampaikan pentingnya sinergi kelembagaan dalam mewujudkan desa yang berdaya saing dan tangguh secara ekonomi.

“Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pesantren merupakan kunci akselerasi pengentasan kemiskinan dan penciptaan ekosistem desa yang berdaya dan mandiri,” ungkap Prof. Abdul Haris.

Baca juga: UIN Walisongo Gelar Review RKAKL Pagu Anggaran 2026, Tekankan Efisiensi dan Penguatan Lembaga

Sesi panel dalam acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, antara lain Kepala BAPPEDA, Guru Besar UNDIP, Guru Besar UIN Walisongo, dan perwakilan dari Kementerian Agama.

Diskusi difokuskan pada strategi kolaboratif pengentasan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan desa, pelibatan pesantren dalam pembangunan, serta kontribusi dunia akademik dalam merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dengan terselenggaranya dialog terbuka ini, diharapkan lahir gagasan kolaboratif secara konkret untuk mempercepat pencapaian nol kemiskinan sejalan dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (Laili S/***)