Pemkab Purbalingga Optimistis Tingkatkan Indeks Pencegahan Korupsi MCP 2025

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi dengan menggelar Rapat Koordinasi Monitoring, Controling dan Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025, Rabu (2/7/2025) di Operation Room Graha Adiguna Setda Purbalingga. 

Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga ini juga menjadi salah satu langkah strategis untuk menyelaraskan upaya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencapai target Monitoring Center for Prevention (MCP) yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. 

Sebelumnya, pada tahun 2024 capaian MCP Purbalingga yakni 97,05 atau meningkat 1,75 poin dibandingkan dengan tahun 2023. 

Baca juga: APBDes Rp 2,8 Miliar! Siap Dukung RTLH dan Perbaikan Jalan di Slinga Purbalingga

Inspektur Kabupaten Purbalingga, Ato Susanto, mengatakan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pencapaian target MCP yang semakin kompleks. 

Ia menyatakan, meskipun indikator dan aspek penilaian mengalami perubahan, target di tahun 2025 tidak boleh lebih rendah dari tahun 2024. 

"Jika bisa lebih tinggi, tentu lebih baik. Ini bagian dari continuous improvement dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Tribunbanyumas.com, Kamis (3/7/2025). 

Dalam kesempatan ini, Ato juga menyoroti pentingnya pemenuhan dokumen secara tepat waktu oleh OPD. Mengingat beberapa kendala yang terjadi di tahun sebelumnya ialah keterlambatan pengunggahan dokumen, dan kurangnya konsolidasi. 

"Diharapkan hal serupa tidak terulang lagi pada siklus pelaporan tahun ini," katanya. 

Selain itu, dalam kegiatan ini juga turut dilakukan launching inovasi SIAP DuMas (Standar Operasional Prosedur Internal APIP dan Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat) sebagai salah satu penguatan pengawasan pelayanan publik. 

Progam ini juga menjadi wujud keterbukaan dan partisipasi publik untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

"Pencegahan korupsi bukan hanya tugas Inspektorat, melainkan tanggung jawab bersama, termasuk seluruh OPD dan masyarakat," ucapnya. 

Kemudian, ia juga mendorong agar pimpinan OPD dapat aktif melakukan sosialisasi upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi di lingkungan kerjanya masing-masing. 

Ia juga turut menekankan agar pemantauan dan pengawasan secara menyeluruh dapat dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai peraturan dan bebas dari potensi penyimpangan. 

Dengan semangat sinergi dan pembaruan sistem, pihaknya optimis Purbalingga dapat mencapai target MCP 2025 yang lebih baik dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih dari praktik korupsi. (anr)

Baca juga: Jadi Tuan Rumah Kejurprov Futsal, Purbalingga Raih 2 Kemenangan di Hari Pertama