Pemkab Kudus Pastikan Pengadaan Seragam Sekolah Tanggungjawab Orangtua

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026 pada 14 Juli mendatang, calon peserta didik baru disibukkan dengan sejumlah persiapan yang harus dipenuhi guna menyongsong jenjang pendidikan baru yang akan dijalani.

Baik pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah atas.

Antusias para orangtua calon peserta didik cukup tinggi dalam rangka menyiapkan semua keperluan anak-anakny jauh-jauh hari.

Baca juga: Awas Kepala Sekolah! Disdikbud Karanganyar Larang Jual Seragam dan Buku

Termasuk kebutuhan seragam sekolah yang menjadi pakaian wajib ketika mengikuti pendidikan di sekolah.

Persoalan seragam sekolah terus menjadi sorotan setiap awal tahun ajaran baru atas kebijakan pengadaan seragam sekolah.

Di Kabupaten Kudus, kebijakan pengadaan seragam sekolah secara kolektif jika dikoordinir melalui sekolah dinilai memberatkan oleh sebagian orangtua atau wali siswa.

Mengingat kondisi perekonomian orangtua atau wali siswa tidak bisa disamaratakan.

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris menegaskan pengadaan seragam sekolah jenjang pendidikan SD hingga SMP menjadi tanggungjawab orangtua atau wali siswa masing-masing.

Artinya, sekolah tidak boleh memaksa atau mengintervensi orangtua siswa untuk membeli seragam sekolah secara kolektif.

Semua dikembalikan kepada masing-masing orangtua/wali siswa untuk bisa membeli seragam sekolah di manapun. 

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan jenis seragam yang sudah disampelkan oleh sekolah masing-masing.

Arahan tersebut sudah disampaikan langsung oleh Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris kepada sebagian perwakilan kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora), Jumat (4/7/2025).

Selanjutnya diteruskan kepada semua SD dan SMP melalui koordinator wilayah pendidikan masing-masing di hari yang sama.

Kepala Disdikpora Kabupaten Kudus, Harjuna Widada melalui Kabid Pendidikan Dasar, Anggun Nugraha menambahkan, kebijakan bupati Kudus terkait pengadaan seragam sekolah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pada Bab III Penggunaan dan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah, Pasal 12 menyebutkan bahwa, (1) pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggungjawab orang tua atau wali peserta didik. (2) Pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.

Sekolah dalam hal ini bertugas menyiapkan sampel seragam sekolah yang ditunjukkan kepada orangtua/wali siswa, supaya dalam pengadaan seragam sekolah bisa seragam, mulai dari jenis bahan, hingga model seragam yang telah ditentukan standarisasinya.

"Sekolah bisanya menyiapkan sampel seragam. Kalau mau pesan seragam di koperasi sekolah juga bisa, tidak diwajibkan dan tidak dilarang. Berbeda halnya dengan seragam olahraga dan batik, karena setiap sekolah punya ciri khas masing-masing," terangnya.

Kata Anggun, arahan bupati terkait pengadaan seragam sekolah yang membebaskan orangtua atau wali siswa membeli di tempat manapun dipertegas dengan pemasangan banner oleh masing-masing SD dan SMP sebagai bahan informasi kepada masyarakat.

Pemasangan banner oleh sekolah dimulai hari ini, Jumat (4/7/2025) hingga pelaksanaan tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai. Dengan maksud sebagai wujud komitmen sekolah menyerahkan tanggungjawab pengadaan seragam sekolah sepenuhnya kepada orangtua atau wali siswa.

"Hari ini sudah langsung kami sampaikan arahan bupati ke sekolah-sekolah. Sudah ada beberapa sekolah yang langsung membuat banner sebagai sarana informasi dipasang di ruang terbuka sekolah masing-masing. Selebihnya ditindaklanjuti secepatnya oleh setiap sekolah sebelum tahun ajaran baru dimulai," tegas dia.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kudus, Abdul Rochim menyambut baik arahan bupati Kudus terkait sekolah tidak boleh mengkoordinir pengadaan seragam secara kolektif.

Kata dia, arahan tersebut sudah selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur tentang pengadaan seragam sekolah.

Baca juga: Viral Video Sopir Bajaj Setor Rokok ke Petugas Dishub, "Sudah Pakai Seragam, Masih Saja!"

"Kami mendukung kebijakan yang memperbolehkan orangtua siswa bisa beli seragam sekolah di mana saja. Jika ada orangtua meminta bantuan ke sekolah, kami sekolah juga siap membantu. Kami sudah tegaskan kepada kepala sekolah SMP jangan sampai ada yang mengkoordinir seragam sekolah," tuturnya.

Abdul Rochim yang juga sebagai Kepala SMPN 1 Kudus juga siap membuat banner terkait kebebasan dalam pengadaan seragam sekolah.

Banner tersebut saat ini sedang diproses untuk dipasang besok, Sabtu (5/7/2025) sebagai bahan informasi kepada masyarakat. (Sam)