Menimbang Daya Saing Jawa Tengah di Kancah Nasional

Ekosistem inovasi di Jawa Tengah masih berada dalam posisi relatif stabil namun belum menonjol. Dua pilar terakhir dalam IDSD—Dinamika Bisnis dan Kapabilitas Inovasi—mengalami penurunan kecil, masing-masing dari 4,41 ke 4,27 dan 2,93 ke 2,89. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dinamika pendirian usaha dan pelayanan publik terus terjaga, kapabilitas inovasi belum menjadi pendorong utama daya saing daerah.

Studi Shin dan Kim (2025) tentang efisiensi sistem inovasi regional di Korea menunjukkan bahwa efektivitas inovasi daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya belanja litbang, tetapi juga oleh struktur kelembagaan, kesiapan infrastruktur komersialisasi teknologi, dan optimalisasi tenaga litbang. Temuan ini relevan untuk Jawa Tengah, yang meski memiliki potensi kapabilitas inovasi cukup, perlu fokus pada penciptaan ekosistem yang produktif dan berdampak ekonomi nyata.

Di Atas Rata-Rata

Dalam konteks nasional, posisi Jawa Tengah cukup kompetitif. Dengan skor 3,84, provinsi ini berada di atas rerata nasional (3,43) dan mengungguli mayoritas provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Namun, Jawa Tengah masih berada di bawah provinsi-provinsi terdepan seperti DKI Jakarta (4,09), DI Yogyakarta (3,97), Bali (3,91), Jawa Barat dan Jawa Timur (3,88). Bahkan provinsi tetangga seperti Banten (3,87) juga mencatat skor lebih tinggi.

Artinya, Jawa Tengah belum masuk dalam lima besar provinsi paling berdaya saing di Indonesia, meskipun potensi sumber daya, posisi geografis strategis, dan infrastruktur pendukungnya sudah cukup memadai. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak terlena, melainkan menggenjot transformasi daya saing ke arah yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan global.

Strategi Inklusif

Dari hasil IDSD 2024, kita bisa menarik pelajaran penting bahwa daya saing bukan semata hasil dari kinerja pusat kota, tetapi perlu dibangun secara sistematis di seluruh wilayah. Pemerataan infrastruktur, penguatan keterampilan kerja, serta peningkatan kapasitas digital harus dijadikan prioritas lintas kabupaten/kota. Program intervensi fiskal, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis daya saing, juga dapat menjadi insentif untuk mempercepat kemajuan daerah yang tertinggal.

Lebih dari itu, penguatan institusi daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data, mengembangkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan mengadopsi indikator IDSD ke dalam RPJMD masing-masing kabupaten/kota akan memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dan pusat. 

Masa depan Jawa Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di selatan Jawa sangat ditentukan oleh kemampuan kolektif dalam memperbaiki indikator daya saingnya. Penurunan skor provinsi secara agregat harus menjadi alarm untuk refleksi, sementara perbaikan distribusi kabupaten/kota adalah tanda positif yang perlu dikapitalisasi. Dengan strategi pembangunan yang berbasis data dan inovasi, Jawa Tengah tidak hanya bisa mempertahankan posisinya, tetapi juga melesat menjadi provinsi dengan daya saing unggul dan berkelanjutan. (*)