Alun-alun Purwokerto Jadi Proyek Percontohan Digitalisasi Parkir, Jukir Liar Siap Ditindak Tipiring

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyatakan tengah menyiapkan sistem digital berbasis aplikasi membenahi tata kelola parkir.

Hal ini merupakan bagian dari upaya menciptakan keteraturan serta menjawab target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sadewo sempat sedikit mengklarifikasi ia tidak pernah memerintahkan siapa pun meminta atau menguasai lahan parkir. 

Baca juga: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono Tegaskan Larangan Tarikan dan Titipan di Sekolah

"Mereka itu pengelola zona. Ada yang megang empat zona sekaligus. Bahkan ada juga yang selain jadi pengelola, merangkap sebagai juru parkir (jukir)," jelasnya, kepada Tribunjateng.com, di ruang Joko Kaiman, Pendopo Si Panji, Purwokerto, Selasa (15/7/2025).

Sadewo menegaskan, fokus utama saat ini adalah menata parkir agar lebih tertib dan tidak lagi menimbulkan citra buruk bagi Purwokerto.

"Saya ingin parkir di Banyumas ini tertib. Supaya tidak ada lagi bully-an ‘Purwokerto Kota Sejuta Parkir’ itu. 

Karena itu, kita akan terapkan sistem aplikasi. 

Tapi bukan ke jukirnya langsung, melainkan ke pengelola zonanya," ujarnya.

Sebagai bagian dari penertiban, Pemkab Banyumas tengah membentuk Satgas Parkir gabungan dari unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, Polri, dan Brimob. 

Satgas ini akan berkeliling memantau aktivitas parkir, terutama mendeteksi keberadaan jukir liar.

"Semua aktivitas satgas ini akan terkoneksi langsung ke layar di ruangan saya. 

Mereka dilindungi oleh Perda Saber Pungli. 

Kalau ditemukan jukir liar, akan ditindak secara tipiring (tindak pidana ringan) agar ada efek jera," tegas Sadewo. 

Bupati juga memastikan dirinya tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat. 

Namun ia menyadari tidak semua kebijakan bisa memuaskan semua pihak.

"Saya akan membela apa yang masyarakat minta. 

Tapi kita tahu, sebuah kebijakan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak," katanya.

Sadewo juga menegaskan target kenaikan PAD dari sektor parkir menjadi Rp5 miliar merupakan amanat dari DPRD. 

Sejauh ini realisasi PAD dari parkir paling hanya mencapai Rp1,5 miliar.

Namun, Pemkab optimistis karena potensi riil dari parkir di Banyumas bisa mencapai Rp23 miliar apabila dikelola secara tertib dan transparan.

"Potensi itu termasuk kantong-kantong khusus seperti di GOR Satria. 

Di Cirebon saja, studi kasus dari yang awalnya Rp400 juta bisa naik jadi Rp4 miliar," terangnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah jukir di Banyumas mencapai 1.545 orang, dengan estimasi penarikan retribusi harian sekitar Rp10 ribu per jukir.

Penerapan sistem digital parkir akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kawasan Alun-Alun Purwokerto sebagai proyek percontohan.

"Kita coba dulu di alun-Alun Purwokerto.

Kalau berhasil, baru diterapkan ke titik-titik lain. 

Tapi bertahap, tidak langsung semuanya," jelasnya.

Selain kawasan umum, penertiban parkir juga akan menyasar area komersial seperti minimarket.

"Indomaret, Alfamart, dan titik-titik lainnya yang belum tertata juga akan kita benahi," katanya.

Menanggapi permintaan dari paguyuban pengelola parkir, Pemkab Banyumas juga akan melakukan sosialisasi menyeluruh kepada para juru parkir. 

Termasuk pengadaan seragam dan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai bagian dari legalisasi dan identifikasi.

Sadewo menekankan pentingnya pelayanan ramah dari jukir agar masyarakat merasa nyaman dan tidak keberatan membayar retribusi.

"Kalau jukirnya ramah, orang akan sukarela bayar parkir. 

Karena itu, pelatihan jukir juga akan kita pertimbangkan," ujarnya.

Baca juga: Banyumas PAS Diluncurkan, Bupati Sadewo: Cukup Satu Aplikasi, Tapi Menyediakan Semuanya

Ia menambahkan, Pemkab akan terus mengevaluasi melalui survei dalam beberapa bulan ke depan untuk mengukur efektivitas sistem baru ini.

"Kalau PAD naik, Purwokerto bisa lebih tertib. 

Kita ingin itu semua terwujud dalam waktu dekat," imbuhnya. (jti)