DPRD Jateng
Gelombang Tinggi Ancam Pantai Selatan Jateng, DPRD Ingatkan Soal Keselamatan Warga
Pemerintah daerah di kawasan pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah diminta untuk segera melakukan berbagai langkah mitigasi.
Penulis: Laili Shofiyah | Editor: M Zainal Arifin
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah daerah di kawasan pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah diminta untuk segera melakukan berbagai langkah mitigasi, seiring adanya potensi terjadinya gelombang tinggi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, upaya mitigasi ini merupakan bagian dari langkah dalam mengurangi risiko kerugian.
“Warga yang tinggal di pesisir serta mereka yang terlibat dalam aktivitas kelautan harus meningkatkan kewaspadaan."
"Karena potensi gelombang ini akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang,” ungkapnya, Kamis (17/7).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut tinggi gelombang perairan selatan Jawa Tengah yang meliputi Cilacap, Kebumen, dan Purworejo berpotensi mencapai kisaran 2,5 meter hingga 4 meter.
Gelombang tinggi ini diprediksi akan berlangsung hingga 20 Juli 2025.

Baca juga: Sarif Abdillah Dorong Inovasi Pertanian Kelapa di Banyumas, Menuju Sentra Nasional
“Pemerintah daerah harus terus menghimbau agar masyarakat tidak beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai, terutama di daerah yang rawan terjadi gelombang pasang."
"Keselamatan tetap yang utama,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Pengalaman menunjukkan bahwa kondisi cuaca ekstrem dapat menyebabkan berbagai kerugian.
Sebagian gelombang tinggi juga memiliki kemampuan menghantam struktur bangunan pesisir dan merusak infrastruktur penting lainnya.
“Termasuk kerusakan kapal-kapal nelayan, bahkan hilangnya nyawa manusia."
"Karena itu perlu upaya mitigasi yang serius,” tegas pria yang akrab disapa Kakung ini.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah Minta KEK Batang Libatkan Dunia Pendidikan dan Warga Sekitar
Selain itu, aktivitas ekonomi yang bergantung pada laut seperti perikanan dan pariwisata juga dapat terganggu akibat kondisi tak baik ini.
“Sebagai bagian dari upaya mitigasi ini, pemerintah daerah bisa mengeluarkan panduan atau instruksi tambahan mengenai langkah-langkah keselamatan bagi masyarakat lokal,” jelasnya.
Hal ini termasuk menyiapkan rencana darurat dan memastikan bahwa informasi cuaca terkini selalu tersedia bagi masyarakat.
“Sektor pariwisata misalnya, juga perlu meninjau kembali jadwal kegiatan atau tur kelautan demi keamanan wisatawan,” tandasnya. (Laili S/***)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.