Trotoar Kudus Disulap Jadi "Cafe Outdoor": DPRD Soroti Semrawutnya Hak Pejalan Kaki

Yaitu insiden perkelahian antar pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terjadi di sebuah tempat karaoke saat jam kerja, sebagaimana telah beredar luas di media sosial dan pemberitaan daring.

Peristiwa tersebut disayangkan, karena tidak hanya mencederai citra birokrasi di mata publik, namun juga menunjukkan adanya persoalan disiplin, integritas, dan etika di kalangan aparatur pemerintahan.

Fraksi PKS memandang bahwa kejadian tersebut merupakan refleksi dari lemahnya pengawasan internal, sehingga perlu pembenahan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Di mana pejabat publik sejatinya menjadi contoh dan panutan dalam sikap, perilaku, dan profesionalisme, bukan justru menampilkan tindakan yang merusak wibawa institusi pemerintahan.

Fraksi PKS mendorong bupati Kudus bersama jajaran terkait untuk menangani persoalan yang terjadi secara tegas dan terbuka, melalui langkah-langkah penegakan disiplin ASN sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan aparatur di semua tingkatan.

"Kami berharap kejadian ini tidak hanya selesai pada proses hukum atau sanksi administratif, juga menjadi momentum untuk membangun kembali marwah dan etika birokrasi yang bersih, profesional, dan bermartabat di Kabupaten Kudus," tuturnya.

Umi Bariroh melanjutkan, berdasarkan data BPS dan Dinas Kesehatan Jateng (2023), prevelensi stunting di Kudus masih lebih dari 17 persen, artinya melebihi ambang batas nasional.

Fraksi PKS memandang bahwa penyebab stunting bukan semata karena keterbatasan ekonomi, namun juga karena rendahnya literasi gizi ibu hamil dan pola asuh yang belum tepat di lingkungan keluarga.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang nutrisi dan kesehatan anak berdampak langsung pada tumbuh kembang balita, meskipun kondisi ekonomi keluarga tergolong cukup.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi dan pendampingan keluarga sebagai bagian dari strategi penurunan stunting yang berkelanjutan.

"Kami Fraksi PKS megusulkan untuk alokasi belanja kesehatan harus diarahkan pada intervensi spesifik, seperti PMT balita, edukasi ibu hamil, juga sanitasi desa," tuturnya.

Di bidang pendidikan, Fraksi PKS memandang bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.

Melihat dengan banyak sekolah negeri terutama beberapa sekolah dasar yang sepi murid, sehingga banyak sekolah-sekolah yang tutup, seperti SD 01 Wates, SD 02 Bulungcangkring dan SD 03 Jati Wetan.

Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, dengan cara memberikan support anggaran guna meningkatkan kualitas dan daya saing yang kian terkikis oleh maraknya sekolah-sekolah swasta.