Kebangetan! Harga Seragam SMP Negeri di Semarang Tembus Rp2 Juta

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIROS), Mukhlis Raya mengaku menerima banyak keluhan dari orang tua siswa terkait mahalnya harga seragam sekolah negeri di Kota Semarang.

Menurut Mukhlis, beban ini terasa berat di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. 

“Seragam adalah kebutuhan dasar yang seharusnya bisa diakses secara adil dan terjangkau. Namun kenyataannya, banyak orang tua mengeluhkan harga yang jauh di atas pasaran,” ujarnya, Senin (21/7/2025).

Baca juga: Ravi Tailor Kebanjiran Order Seragam Sekolah

Dari hasil pemantauan PATTIROS, paket seragam untuk siswa baru di beberapa SMP Negeri di Semarang bisa mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta untuk tiga setel. 

Angka ini jauh lebih tinggi dibanding salah satu SMP swasta yang hanya mematok Rp600 ribu hingga Rp800 ribu.

Tak hanya mahal, beberapa sekolah negeri juga mewajibkan siswa memiliki lebih dari satu jenis seragam identitas, seperti batik, kotak-kotak, dan lurik, untuk dipakai dalam satu minggu.

Fenomena ini tak hanya soal harga.

Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai praktik sekolah yang mewajibkan pembelian dari penyedia tertentu rawan menyalahi prinsip transparansi dan persaingan sehat.

“Sekolah negeri tidak seharusnya memaksa orang tua membeli dari satu sumber. Tanpa transparansi, ini bisa membuka peluang praktik rente dan penyalahgunaan wewenang,” kata Ronny Maryanto perwakilan KP2KKN.

PATTIROS dan KP2KKN mendesak Dinas Pendidikan Kota Semarang maupun Jawa Tengah untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan seragam. 

Mereka juga mengusulkan agar sekolah memberi keleluasaan orang tua membeli seragam di luar, asalkan sesuai standar.

Baca juga: Disdikbud Karanganyar Wacanakan Pengadaan Seragam Sekolah Secara Terpusat

Selain itu, Ombudsman Jawa Tengah diminta mengawasi agar tidak ada praktik memperkaya oknum di balik kebijakan ini.

“Pendidikan yang inklusif bukan hanya bicara soal akses sekolah, tapi juga memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi tanpa memberatkan ekonomi keluarga,” tutup Mukhlis. (Rad)