Eks Pegawai RSUD Pati Selametan dan Doa Bersama: Kembalikan Kami Bekerja atau Sudewo yang Turun

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Koor selawat burdah menggema di posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, depan Kantor Bupati Pati, Selasa (12/8/2025) malam.

Para mantan pegawai honorer korban PHK RSUD RAA Soewondo Pati bersama simpatisan aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025 menggelar selamatan dan istighosah atau doa bersama.

Mereka berdoa agar aksi unjuk rasa Rabu (13/8/2025) berjalan lancar dan tuntutan bisa terpenuhi.

Baca juga: Polres Demak Kerahkan 200 Polisi Untuk Sekat Pendemo Luar Daerah yang Menuju ke Pati

Baca juga: Pati Siaga Satu, 2.684 Polisi Dari 14 Polres Diterjunkan Mengamankan Demo 13 Agustus

Nasi berkat, ayam ingkung, dan aneka lauk-pauk tersaji di atas tikar yang digelar. 

Disantap bersama-sama sebagai bagian dari prosesi selamatan seusai doa bersama dilantunkan.

“Maulaa yaa shalli wa sallim daaiman abadan ‘alaa habiibika khairil khalqi kullihimi,” bacaan ini juga dilantunkan secara bersama-sama oleh ratusan warga yang berkerumun melihat prosesi doa bersama ini.

Ratusan warga tersebut juga ikut meneriakkan “amin” bertubi-tubi ketika doa-doa dilantunkan.

Sebagaimana diketahui, 220 mantan pegawai honorer RSUD Pati bergabung ke dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Mereka juga akan ikut berunjuk rasa lantaran merasa diberhentikan secara tidak adil akibat kebijakan rasionalisasi jumlah pegawai oleh Bupati Pati Sudewo.

“Masyarakat Pati yang hadir malam ini, tidak lain dan tidak bukan, kami menyampaikan aspirasi."

"Semoga apa yang kami inginkan diijabah oleh Allah,” kata Eko Supriyanto, eks honorer RSUD Pati saat membuka selawatan dan doa bersama.

Eko menjelaskan, kegiatan ini diadakan para eks pegawai honorer RSUD Pati bersama masyarakat Pati yang diwakili Pemuda Gajahmati.

“Tujuannya supaya orasi berjalan selamat, aman, tidak ada kendala apa pun."

"Aksi kami damai, tidak anarkis."

"Kami akan sampaikan, kembalikan kami bekerja, atau Bupati yang turun,” kata dia.

Eko sudah bekerja sebagai honorer selama 20 tahun sebelum pada akhirnya harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan alasan efisiensi anggaran demi meningkatkan fasilitas dan pelayanan rumah sakit, Bupati Pati Sudewo mengurangi jumlah tenaga honorer.

Pengurangan pegawai dilakukan melalui mekanisme tes seleksi pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap.

“Ada 220 honorer yang diberhentikan tanpa pesangon."

"Menurut kami tesnya tidak adil, tidak transparan juga tesnya, karena pengumumannya tidak menampilkan skor yang didapatkan peserta,” tandas dia.

Sebelumnya, ketika berorasi di posko donasi Aliansi, Sabtu (9/7/2025) malam, korban PHK lainnya, Siswanto mengaku heran dengan kebijakan pengurangan pegawai. 

Alasan Bupati Sudewo merampingkan jumlah pegawai katanya efisiensi anggaran.

Namun belakangan malah ada informasi bahwa RSUD membuka rekrutmen pegawai baru.

“Suratnya juga sudah dishare, tapi untuk tanggal dan bulannya belum tahu."

"Kalau memang benar RSUD butuh karyawan baru, mending kembalikan kami saja,” kata dia.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Dijadwalkan Temui Massa Aksi Unjuk Rasa Rabu 13 Agustus 2025

Baca juga: "Sampai Sudewo Lengser" Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Siap Demo Berhari-hari

Siswanto sakit hati dengan perkataan Sudewo yang menuding karyawan honorer RSUD asal masuk tanpa mekanisme seleksi yang jelas, bahkan juga menuduh masuk dengan praktik suap.

“Sudewo pernah bilang, karyawan honorer di Soewondo masuknya sogok-menyogok, bledang-bledeng (asal masuk)."

"Padahal kami tidak pernah pakai uang masuknya."

"Kalau yang angkatan baru saya tidak tahu,” ucap dia.

Siswanto menegaskan, dirinya dan teman-temannya yang sudah bekerja bertahun-tahun masuk secara murni lewat mekanisme tes.

Mulanya, pada 2006 dia masuk sebagai cleaning service.

Lalu, antara 2012 atau 2013, dia ikut mendaftar seleksi penerimaan pegawai baru.

“Saya ikut tes di GOR, itu tes resmi."

"Tapi Sudewo kok bilang kami masuk bledang-bledeng, sogok menyogok."

"Itu yang buat saya sakit hati,” kata dia.

Siswanto mengatakan, saat ini dirinya masih bekerja, namun waktunya untuk dirumahkan tinggal menghitung hari. 

Pada 31 Agustus 2025, dia akan di-PHK karena dinyatakan tidak lolos seleksi pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap.

“Dulu katanya yang masa kerjanya di atas 10 tahun diprioritaskan, ternyata tidak sama sekali."

"Harapan kami semua, kembalikan kami bekerja kalau Soewondo memang masih butuh karyawan,” tandas dia.

Untuk diketahui, sebelumnya Bupati Pati Sudewo melakukan kebijakan perampingan pegawai RSUD dengan alasan efisiensi anggaran.

Menurutnya, jumlah pegawai honorer terlalu banya, jauh melebihi kebutuhan.

“Jumlah tenaga honorer sangat berlebih."

"Ada sekira 500 orang."

"Padahal seharusnya cukup hanya 200 orang,” kata dia pada Sabtu (22/3/2025).

Menurut Sudewo, jumlah tenaga honorer yang terlalu banyak sangat membebani keuangan RSUD.

Akibatnya, fasilitas dan pelayanan  jadi tidak maksimal.

Dia juga mengkritisi prosedur penerimaan tenaga honorer yang menurut dia selama ini tidak tepat.

“Sebelumnya, penerimaan pegawai honorer tidak melalui prosedur yang benar."

"Tidak ada seleksi, tidak ada tes."

"Tidak ada pengumuman."

"Pokoknya asal masuk sehingga menjadi over dan membebani rumah sakit,” tutur Sudewo. 

Pihaknya lalu memerintahkan Direktur RSUD Pati, Rini Susilowati untuk menggelar seleksi pegawai tetap yang diikuti seluruh tenaga honorer.

Mereka yang dinyatakan tidak lolos tes diberhentikan.

Sudewo menjamin, mekanisme seleksi tersebut adil dan objektif. (*)

Baca juga: SELAMAT, Kota Pekalongan Tertinggi se Jawa Tengah Hasil Penilaian Layanan Publik

Baca juga: 196 Orang Keracunan Usai Santap Menu Makan Bergizi Gratis di Sragen, Ini Dugaan Awal Pemicunya

Baca juga: Pemkab Pekalongan Peduli Disabilitas dan Lansia, Serahkan 126 Alat Bantu Mobilitas

Baca juga: Tompi Keluar dari Keanggotaan WAMI, Bebaskan Siapapun Nyanyikan Lagunya Tanpa Bayar Royalti