Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Pati

FIX, Aksi 25 Agustus Lengserkan Bupati Pati Batal Digelar, Husein Singgung Ada Kepentingan Politik

Rencana aksi lengserkan Bupati Pati disebut sudah ditunggangi kepentingan politik yang memanfaatkan situasi menjadi semakin runyam.

Penulis: Dse | Editor: deni setiawan
TRIBUNJATENG/Mazka Hauzan Naufal
DIRIKAN POSKO PENGAWALAN - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko pengawalan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo di depan Gedung DPRD Pati, Senin (18/8/2025) petang. 

"Aspirasi saya diterima Bupati dari bawah, ibaratnya Kepala Desa, saya suruh tekan Bupati agar pembangunannya maksimal."

"Biar pembangunan itu tahun ini membangun, tahun depan dana desanya buat yang lain,” jelas dia.

Ahmad Husein mengatakan, dirinya sudah berdamai dengan Sudewo.

Baginya, Sudewo sudah membuktikan bisa merangkul masyarakat dengan mengakomodasi tuntutan-tuntutan massa.

“Saya secara pribadi sudah tidak ada tuntutan Sudewo lengser."

"Kalau saya dari awal kan memang dari masyarakat, tidak ada tunggangan politik,” ucap dia.

Namun, Ahmad Husein enggan menyebut dirinya keluar dari AMPB.

Sebab, dia mengklaim, dirinyalah yang mencetuskan nama itu.

Bahkan dia hendak mengurus legalitas nama AMPB sebagai organisasi.

“Tapi saya sudah tidak terlibat dengan gerakan yang masih berjalan sekarang."

Saya sama Pak Sudewo sekarang baik-baik saja,” jelas dia.

Husein menyadari, pernyataannya ini akan mendatangkan tudingan-tudingan negatif dari publik terhadap dirinya.

Namun, dia tak mau ambil pusing seandainya pun dituduh menerima suap.

“Biarin saja, besok kelihatan (apakah saya disuap atau tidak)."

"Wong omahku yo elek wae kok (Orang rumahku ya jelek saja kok),” tandas dia.

HAK ANGKET - Penasihat Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menyerahkan kepada Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, dokumen berisi data pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati Pati Sudewo.
HAK ANGKET - Penasihat Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menyerahkan kepada Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, dokumen berisi data pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati Pati Sudewo. (TRIBUNJATENG/Mazka Hauzan Naufal)

Baca juga: Wawancara Khusus Bersama Pakar Hukum Tata Negara Terkait Fenomena Pamakzulan Bupati Pati

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved