Berita Pati
Bukan Isapan Jempol, Pakar Hukum Bivitri Susanti Sebut Bukti Pemakzulan Bupati Pati Sudah Kuat
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai peluang pemakzulan Bupati Pati Sudewo dikabulkan Mahkamah Agung (MA) sangat besar.
Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: raka f pujangga
Senada, akademisi dari Universitas Semarang (USM), Muhammad Junaidi, memandang bahwa sejauh ini proses Pansus Hak Angket DPRD Pati sudah berjalan sesuai jalur, baik dari sisi materi maupun waktunya.
Baca juga: Ribuan Warga Pati Kirim Surat Serentak Minta KPK Tangkap Bupati Sudewo, Kantor Pos Buka 11 Loket
“Saya lihat sampai sekarang masih on the track. Pansus adalah konstitusional. Kalau masyarakat menyampaikan pendapat dan masukan, diserahkan ke DPRD, dan DPRD merespons, maka kelanjutannya kita tidak usah mengukur sampai MA lebih dulu. Kita ikuti mekanisme Pansus ini,” ujar Wakil Rektor III USM ini.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan bahwa pihaknya sengaja mendatangkan pakar hukum tata negara untuk menanyakan dan mengonsultasikan tahapan-tahapan yang sudah pihaknya jalankan.
“Kami juga mengonsultasikan temuan-temuan kami, karena beliau-beliau memang ahlinya. Kami serahkan data-data temuan Pansus. Secara umum teman-teman dan masyarakat bisa menilai, arah Pansus ini bagaimana, dan kami harap masyarakat Pati kawal kami terus, jangan sampai ada yang masuk angin, jangan sampai kendor,” tegas politisi PDIP ini. (mzk)
Tiap Orang Rogoh Kocek Rp14 Ribu, Kirim Surat ke KPK via Kantor Pos, Tuntut Status Tersangka Sudewo |
![]() |
---|
Lagu Bongkar Iwan Fals Iringi Warga Pati Kirim Surat ke KPK: Sumpah Saya Bayar Sendiri, Ikhlas! |
![]() |
---|
Donasi Warga Pati untuk Aksi di KPK Terkumpul Rp 148 Juta, Rencana Berangkat Jakarta 1 September |
![]() |
---|
Polri Terjunkan Ribuan Personel Amankan Aksi Warga Pati Kirim Surat ke KPK Minta Sudewo Ditangkap |
![]() |
---|
'Usir Koruptor dari Pati' Tulisan di Truk Komando Aksi Pati Hari Ini |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.