Baca tanpa iklan
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mengatakan siapapun yang menjadi bos BUMN tidak masalah, karena hal tersebut merupakan domain pemerintah. Yang jelas kata dia publik dan DPR akan terus mengawasi serta mengevaluasi bagaimana kinerja BUMN.
"Tidak peduli siapa petingginya, entah mantan menteri entah mantan wamen entah profesor entah doktor, semua akan kita cermati, awasi, dan evaluasi," ujar Mufti.
Hanya saja Mufti saat ini masih menunggu pengumuman resmi mengenai tiga mantan menteri yang jadi bos BUMN.
Yang terpenting lanjut Mufti bos BUMN memiliki kompetensi yang tepat seperti manajemen, leadership dan sebagainya untuk mengorkestrasi gerak BUMN.
"Intinya adalah, penunjukan itu tetap harus berdasarkan standar kualifikasi yang terukur. The right man in the right place. BUMN tentu bakal mampu bergerak lebih cepat kalau orang di dalamnya memang punya kompetensi," ujar Mufti.
"Yang pasti bukan kompetensi teknis ya, misal masuk BUMN listrik harus ahli listrik, bukan seperti itu. Ada kompetensi semacam manajemen, leadership, dan sebagainya untuk mengorkestrasi gerak BUMN.
Tapi prinsip the right man in the right place saja tidak cukup. Harus ada tambahannya in the right time. Jadi jangan BUMN yang lagi proses konsolidasi, mulai menunjukkan keberhasilan transformasi, kemudian ada mantan menteri masuk mengganti dirutnya. Nanti malah kontraproduktif," tutup Politikus asal Banyuwangi, Jawa Timur ini.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi menyebut tiga eks menteri jadi bos BUMN bukanlah peristiwa turun pangkat. Figur-figur tersebut dipercaya Presiden karena kemampuannya.
"Ada juga menteri jadi walikota, menjadi gubernur, maupun gagal ketika maju pilkada. Tapi itu semua tidak dipahami sebagai turun pangkat, tapi lebih dipahami sebagai tempat pengabdian untuk bangsa yang mengharuskan yang bersangkutan pindah tempat," kata dia. (Tribun Network/den/fik/sen/mal/wly)