"Ini bisa saja terjadi karena masyarakat mengendalikan diri untuk bepergian. Karena itu, ayo berikan rasa nyaman bagi masyarakat pengguna transportasi," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso, menuturkan pemerintah harus hadir dan bisa bertindak cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan penyelamatan pengusaha dan para awak angkutan umum.
"Beban harian pengusaha angkutan umum adalah soal BBM, dan harga sparepart. Ini yang mereka keluhkan, bukan soal pajak atau KIR yang periodenya tahunan. Ini yang harus dibicarakan, dan diskusikan lebih lanjut," ucapnya.
Menurutnya, agar masyarakat mau naik bus angkutan umum lagi, harus ada jaminan kesehatan dari pengelola atau operator bus.
Lantaran, kata dia, kesehatan tidak sekedar imbauan tapi proses perubahan sistem mendasar.
Ia berharap, pada triwulan ketiga dan keempat 2020 ini para pelaku transportasi darat di Jateng sudah terbantu dengan kehadiran pemerintah. (adv)
• Benarkah Terjadi Gempa Bumi Sangat Besar dan Tsunami Tanggal 28 Agustus 2020? Ini Jawaban BMKG
• Viral Pria Magelang Hilang di Hutan Bambu Seusai Mandi di Sungai, Hanya Bisa Dilihat Ibunda
• Kondisi HL Pedagang Pasar yang Mengaku Lumuri Wajah dengan Air Liur Jenazah Covid-19
• Siti Fauziah Bu Tejo Menangis Seharian Dituduh Melanggengkan Stereotip Perempuan Tukang Nyinyir