Baca tanpa iklan
Dari data ini, kita bisa menganalogikan, ketika orang kaya di Indonesia pergi jalan-jalan mengendarai mobil, orang miskin ikut menanggung biaya BBM orang kaya.
Jadi kalau dihitung alokasi dana subsidi tahun ini, dari Rp 500 triliun yang dianggarkan, 80 persen atau Rp 450 triliun diantaranya dinikmati oleh golongan kaya. Jika prinsip pembangunan harus berkeadilan, apakah cara ini sudah tepat? Tentu saja tidak.
Namun proses pencabutan subsidi tak sesederhana membalikkan telapak tangan. Butuh langkah cerdas agar pencabutan subsidi tak menimbulkan masalah baru karena bisa menimbulkan efek domino terhadap perekonomian kita. Apapun langkah yang diambil, patokannya adalah subsidi harus tepat untuk rakyat. Rakyat yang mana? Silakan pemerintah memilih.(*)