Baca tanpa iklan
Anggaran itu diantaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari.
"Maka pak gub menyoroti ini, apa ini pas apa ini pantes mas, tolong dikomunikasikan dengan Dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritas rakyat," kata Sumarno.
Proses komunikasi itulah yang menurut Sumarno memakan waktu lama.
Akhirnya, setelah Dewan bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya, RKPD pun ditandatangani oleh gubernur.
"Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran tujuh miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya 11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur," jelasnya.
Selain itu gubernur juga mencermati sebaran bantuan keuangan yang lazim dikenal dengan dana aspirasi Dewan.
Rupanya sebarannya tidak merata. Bahkan ada yang mengumpul di satu kabupaten hingga Rp 120 miliar.
"Pak gub minta tolong diratakan lagi da lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan," katanya.(*)