Dalam draft Ranperda, lanjut dia, masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum diberikan waktu 10 hari dari waktu pengusulan untuk melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan.

Kelonggaran waktu tersebut diberikan agar masyarakat mempunyai cukup waktu dalam menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan. 

"Bantuan hukum ini diharapkan agar keadilan hukum bisa dirasakan semua masyarakat."

"Contoh bantuan hukum yang bisa diberikan adalah kasus perkelahian, sengketa tanah, dan kasus-kasus lain yang ringan."

"Bantuan hukum ini tidak bisa diberikan kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum berat seperti kasus narkoba, hingga kasus pidana berat," tuturnya. (*)

Baca juga: UNIKNYA Tradisi Sedekah Bumi di Desa Purwosari Blora, Panjat Pinang Digelar di Atas Sungai

Baca juga: Bawaslu Kota Semarang Masih Temukan Data Potensi Pemilih Ganda, 204 Nama di TPS yang Sama

Baca juga: Pemkot Semarang dan Kementerian PUPR Wujudkan Komitmen Kemudahan Akses Air Bersih Bagi Masyarakat

Baca juga: KPU Jateng Hadiri Rakor dengan Stakeholder, Peserta Pemilu, dan Pemantau