Terkait rencana Jokowi berkantor di IKN akhir bulan ini, Heru Budi belum bisa memastikannya. Namun, ia mengaku tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk ruang kerja Jokowi di IKN.

"Kami bersama PUPR dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Bapak Presiden berkantor di IKN," jelas Heru Budi. Termasuk menyiapkan furnitur, baik meja, kursi hingga lampu. Setelahnya, Jokowi masih akan beberapa kali kembali ke IKN untuk persiapan kegiatan peringatan HUT RI ke-79.

Padahal sebelumnya, Jokowi sudah merencanakan berkantor di IKN mulai Juli 2024. Namun, rencana tersebut batal karena di IKN belum ada pasokan air dan listrik. Ditambah, lingkungan perkantoran untuk Presiden dan para stafnya belum siap.

Jokowi mengatakan, apabila semua sarana dan prasarana yang dimaksud itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap)," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Keppres Perpindahan

Jokowi mengatakan, keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu bergantung pada situasi di lapangan.

Keppres pemindahan ibu kota itu bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan presiden.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," tegas Jokowi.

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun terus mengusahakan agar pasokan air dan listrik di IKN dapat selesai dalam waktu dekat. Sehingga, Jokowi bisa segera pindahan kantor dari Jakarta ke IKN.

Percepatan Investasi

Dirut PT Bina Karya Persero, Boyke Prasetyanto bakal fokus dalam percepatan laju investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini dilakukan seiring dengan makin tipisnya postur APBN untuk proyek IKN.

Proyek IKN ditaksir menelan biaya hingga Rp 466 triliun, di mana 20 persen dari biaya tersebut akan ditarik dari APBN atau sekitar Rp 90,4 triliun. Sementara itu, 80 % sisanya akan menyasar dari ragam investasi yang saat ini masih dikejar oleh Otorita.

Saat ini anggaran negara yang telah dikeluarkan mencapai Rp 80 triliun, artinya masih ada Rp 10 triliun yang bakal digelontorkan.

“(Sisa APBN Rp 10 triliun) itu (urusan) Otorita. Kalau kita (mengejar) 80 % yang tidak ada kaitannya dengan APBN. Apakah nanti presiden baru akan menambah, itu urusan Otorita. Saya hanya fokus 80 % ,” ujarnya saat ditemui di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (25/7).

Boyke menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengejar investasi untuk IKN lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sebab skema ini dinilai menarik bagi investor.