Ia menyoroti, jumlah ASN yang mencapai lebih dari 8 ribu orang, belum termasuk keluarga, yang menjadi perhatian partai politik selama pesta demokrasi. 

“Kami sudah mulai melihat indikasi pihak yang berafiliasi dengan salah satu calon,” terangnya.

Sekda menegaskan, fungsi ASN adalah memberikan pelayanan publik. 

Sehingga mereka harus meninggalkan praktik-praktik lama dan tetap berada pada posisi netral. 

Ia menggarisbawahi bahwa siapa pun yang terpilih dalam pilkada, ASN akan terus menjalankan tugas pelayanan publik sesuai visi dan misi bupati terpilih. 

Dia mendorong jajarannya untuk berpegang pada profesionalisme, dan tidak takut terhadap tekanan politik. 

“Semua kebijakan yang diambil harus berdasarkan prosedur. Tetap tenang dan bersikap profesional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sekda juga mencatat arahan dari Menteri Dalam Negeri yang memperbolehkan ASN menghadiri kampanye dengan sikap pasif. 

Namun, ia pribadi menyarankan agar tidak melakukannya, kecuali bagi petugas yang ditugaskan. 

“Jangan sampai ASN terseret dalam dukungan politik, terutama dengan foto yang dapat diartikan sebagai dukungan,” tegas Sekda Edy.

Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, menambahkan bahwa Polres Jepara telah melaksanakan operasi Mantap Praja Candi untuk mengamankan Pilkada 2024. 

Kriteria keberhasilan pilkada, menurutnya, adalah situasi yang aman, partisipasi tinggi, dan tidak terjadi konflik. 

Dia mengantisipasi potensi gesekan antar-pendukung dan kampanye hitam yang dapat memicu konflik di masyarakat. 

Termasuk menggandeng tokoh agama dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang damai.

 “Tentunya kita melaksanakan kegiatan preemtif, mulai dengan edukasi, pencegahan maupun penegakan hukum nantinya apabila terjadi suatu pelanggaran,” ujarnya.