"Kalau ditanya tetangga siapa calonnya, jawab saja mau pelajari dulu visi-misinya apa."

"Nanti akan ditentukan waktu pemilihan," bebernya.

Baca juga: Cabup Kendal Windu Suko Basuki Masih Tempati Rumah Dinas di Masa Kampanye, Ini Kata Bawaslu

Baca juga: Mobil Branding Basuki-Nashri Terparkir di Halaman Samping Rumah Dinas Wakil Bupati Kendal

Sugiono pun meminta kepada Bawaslu agar mewaspadai pola pergerakan bawah tanah ASN, yang memungkinkan mendukung salah satu paslon.

"Bawaslu yang bertindak tegas, ada hukuman bagi ASN yang tidak netral."

"Ini berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 dalam Pasal 8 ayat 3 PP Nomor 94 Tahun 2021," tukas Sugiono.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal, Hevy Indah Oktaria mengatakan, pihaknya terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Bahkan, sosialisasi masif digencarkan untuk mengingatkan posisi ASN sebagai bagian negara dalam menjaga kondusivitas di momentum Pilkada. 

"Seluruh ASN, TNI-Polri tidak boleh terlibat politik praktis."

"Pose mengangkat jempol, jari telunjuk, jari tengah membentuk huruf ‘v’ atau ‘peace’,"

"Kemudian pose menempelkan jempol dan telunjuk membentuk simbol hati ala korea selatan, pose mengangkat jempol, dan telunjuk membentuk pistol, pose mengangkat jempol dan kelingking seperti membentuk simbol telepon." jelasnya.

Hevy menerangkan, pihaknya juga bersiaga di media sosial untuk memantau pergerakan ASN yang mengunggah foto paslon, maupun interaktif di medsos.

"Bawaslu akan mengawasi melalui medsos."

"Kalau sampai ada ASN yang ketahuan melanggar netralitas, maka kami akan melakukan tindakan tegas sesuai undang-undang yang berlaku," tegasnya. (*)

Baca juga: Angka Ekspor di Blora Menurun, Ini Penyebab Menurut Dindagkop UKM

Baca juga: 2.230 Personel Gabungan Siap Amankan Peparnas XVII 2024 di Solo

Baca juga: Dinrumkimhub Sudah Usulkan Bus Trans Jateng Bisa Sampai Blora, Tapi Belum Direspon

Baca juga: Bukan Daerah Produsen, Pemkot Tegal Bakal Lakukan Ini untuk Antisipasi Kelangkaan Beras