"Kami masih menunggu arahan Presiden,” ucapnya.

Menteri Hukum juga menjelaskan bahwa Presiden dalam menjalankan kewenangan yang diatur konstitusi tentu saja tidak melanggar Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Karena Presiden pasti memberikan amnesti, grasi, abolisi, atau metode pengampunan apa pun akan mengikuti aturan teknis yang berlaku. (*)

Baca juga: Lantik Notaris hingga Pejabat Non Manajerial, Kadivmin Kemenkumham Jateng Tekankan Integritas

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Jateng Bantu Sempurnakan Tata Tertib DPRD Kota Tegal

Baca juga: Peringati Hari Ibu Ke 96, Kemenkumham Jateng Gelar Upacara Bendera

Baca juga: Gandeng Law Firm, Kemenkumham Jateng Berikan Edukasi dan Konsultasi Hukum Bagi WBP Lapas Kedungpane