Berita Jateng

Sadimin Tegaskan SMA/SMK Negeri di Jateng Dilarang Mengkoordinir Pengadaan Seragam Murid Baru

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ILUSTRASI PELAJAR SMA - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menegaskan bahwa sekolah SMA/SMK negeri di Jawa Tengah dilarang mengkoordinir pengadaan seragam bagi murid baru.


Ia menyebut, kebijakan itu bisa membuatnya dapat menyesuaikan anggaran untuk pembelian seragam.


"Karena kan untuk persiapan sekolah tidak cuma seragam yang kita siapkan.

Ada beberapa item lain seperti alat tulis dan perlengkapan lain yang juga membutuhkan biaya," kata dia.


Nurul menyebut, di SMK 8, hingga saat ini para murid baru masih menggunakan seragam SMP. 


Jangka waktu yang panjang untuk menyiapkan seragam baru dari sejak awal masuk sekolah pada 14 Juli lalu turut ia syukuri.


"Untuk seragam kami baru beli satu item celana seharga Rp. 108 ribu. Untuk baju seragam masih menyusul," kata dia.


"Alhamdulillah sampai saat ini masih pakai seragam biru putih (Seragam SMP-red). Namun ada kemungkinan akan menggunakan seragam SMA saat upacara 17 Agustus," kata dia.


Selain seragam putih abu-abu, seragam lain yang perlu disiapkan yaitu seragam baju olahraga dan baju batik.


Menurut dia, pihak sekolah juga memberikan keleluasan bagi para orang tua terkait penyediaan dua jenis seragam tersebut.


Ia mengatakan, pembahasan akan dilakukan lewat diskusi antara orang tua.


“Dimungkinkan misalnya untuk baju olahraga, setiap jurusan beda-beda. Kebetulan anak saya masuk di jurusan DKV, bisa jadi untuk seragam olahraganya akan berbeda dengan anak dari jurusan yang lain” ujarnya.


Sementara itu, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMAN 13 Semarang, Rubiyatun menyebut pihaknya berpegang teguh pada surat edaran dari Disdikbud Prov. Jateng tentang kebijakan terkait seragam sekolah.


"SMAN 13 Semarang tidak menyediakan paket pembelian seragam untuk murid baru.

Jadi, orang tua kami persilahkan mencari sendiri," kata dia.


"Karena kebijakan ini juga sebenarnya sesuai dengan kebijakan pemerintah," tandasnya.

 

Berita Terkini