Bupati Pekalongan Fadia : Lima Hari Sekolah Jangan Hilangkan Identitas Kota Santri

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Mulai pekan ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai melakukan uji coba sistem lima hari sekolah pada 175 sekolah.

Uji coba ini akan berlangsung selama enam bulan, dengan evaluasi pertama dijadwalkan tiga bulan setelah pelaksanaan.

Meskipun demikian, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menegaskan, bahwa kebijakan ini tidak boleh melunturkan identitas keagamaan daerah yang dikenal sebagai Kota Santri.

Baca juga: Menjelajah Heritage Kota Pekalongan Lewat Khas Fun Run 2025

Baca juga: Rahma, Mahasiswi Pekalongan Hilang Hampir Sebulan, Sahabat Ungkap Soal Ibu Tiri

Bupati menekankan, pentingnya menjaga kesinambungan antara pendidikan formal dan pendidikan agama nonformal, seperti kegiatan mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).

Menurutnya, di Pekalongan, banyak anak-anak yang sepulang sekolah langsung mengikuti kegiatan mengaji.

Maka, penyesuaian waktu belajar sekolah formal perlu dirancang agar tidak mengganggu kebiasaan tersebut.

"Saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pendidikan, agar jam belajar anak-anak diatur dengan baik. Jangan sampai mereka terlalu lelah, dan tidak bisa melanjutkan kegiatan mengaji. Kota Santri ini jangan sampai kehilangan rohnya karena kebijakan yang tidak hati-hati," ujarnya, Minggu (10/8/2025).

Ia menegaskan, bahwa kebijakan lima hari sekolah ini masih dalam tahap uji coba dan sangat terbuka untuk dievaluasi. Bila ke depan ditemukan dampak negatif terhadap kegiatan mengaji atau keseharian masyarakat, maka kebijakan ini akan ditinjau ulang.

"Kalau ternyata kegiatan TPQ terganggu, kita akan perbaiki. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita kembalikan ke sistem enam hari sekolah," tegasnya.

Bupati juga menyoroti nasib para guru ngaji yang jumlahnya mencapai ribuan di Kabupaten Pekalongan.

Ia mengingatkan, bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda.

"Kalau anak-anak berhenti ngaji karena perubahan jadwal sekolah, para guru ngaji ini bagaimana? Itu juga harus kita pikirkan. Semua harus dipertimbangkan, tidak bisa sepihak," katanya.

Sejauh ini, belum ada komunikasi langsung dari partai politik atau organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) terkait uji coba ini. Namun, diskusi intens terus dilakukan di tingkat internal pemerintah daerah, termasuk dengan Wakil Bupati, Sekda, dan Dinas Pendidikan.

"Kami terus berdiskusi agar pelaksanaan uji coba ini tidak mengorbankan nilai-nilai religius masyarakat. Kabupaten Pekalongan adalah Kota Santri. Itu harus jadi pertimbangan utama," pungkasnya.

Sementara itu, Kadindik Kabupaten Pekalongan Kholid saat dihubungi Tribunjateng.com mengatakan, bahwa uji coba sekolah 5 hari untuk SD dan SMP akan dilakukan pekan ini.