MBG hingga Sampah Jadi Sorotan dalam Perubahan APBD Kota Pekalongan 2025

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2025 dengan fokus utama pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan persampahan, dan peningkatan infrastruktur.

Penyesuaian anggaran ini dipaparkan langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD.

Dalam paparannya, Wali Kota Pekalongan yang dipanggil Aaf menjelaskan, bahwa perubahan APBD ini merupakan langkah strategis dalam merespons dinamika keuangan daerah serta kebutuhan mendesak di lapangan.

Salah satunya adalah, penyesuaian pendapatan yang mengalami penurunan 0,85 persen dari APBD murni, menjadi Rp 1,03 triliun akibat revisi pendapatan transfer dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Penurunan pendapatan tentu berpengaruh pada belanja dan pembiayaan daerah. Karena itu, penyesuaian dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, agar pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal," ujar Aaf, Selasa (8/7/2025).

Meski pendapatan menurun, alokasi belanja daerah justru meningkat 4,05 % menjadi Rp 1,09 triliun. Kenaikan ini difokuskan untuk mendukung sejumlah program prioritas, terutama pencadangan anggaran MBG, pengelolaan sampah, serta pemeliharaan infrastruktur kota.

"Program MBG sendiri saat ini telah menjangkau sekitar 80 ribu anak melalui enam dapur aktif," ucapnya.

Sementara itu, pengelolaan sampah menjadi perhatian serius Pemkot menyusul rencana penutupan TPA Degayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada November 2025. Pemkot dituntut untuk segera menyiapkan sistem pengolahan sampah non-TPA agar tidak menimbulkan krisis lingkungan.

"Anggaran kami arahkan untuk membiayai sarana dan prasarana pengolahan sampah alternatif. Saat ini volume sampah harian mencapai 150 ton, sehingga harus segera diatasi sebelum TPA benar-benar ditutup," jelas Aaf.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan direncanakan sebesar Rp 66,43 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6,45 miliar akan digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal ke BUMD dan Bank Jateng.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa dewan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap rancangan ini, terutama menyangkut efektivitas penggunaan anggaran MBG dan kesiapan sarana penanganan sampah non-TPA.

"MBG merupakan program baik yang harus dijaga kesinambungannya. Namun, kami juga mendorong agar ada kejelasan teknis penggunaannya. Untuk sampah, jangan sampai Pekalongan menghadapi masalah lingkungan karena keterlambatan antisipasi penutupan TPA," ujarnya.

Azmi menambahkan, paripurna ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama 2025. Harapannya, perubahan yang disepakati benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"DPRD dan Pemkot sepakat bahwa APBD harus memberi manfaat langsung bagi warga. Transparansi dan akuntabilitas akan terus kami jaga dalam proses ini," pungkasnya. (Dro)