"Jangan Disalahartikan!" Jawaban Bupati Banyumas Setelah Dituding Menghambat Program MBG

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menyebut dirinya tidak mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dengan tegas, Sadewo menyatakan langkah pengawasan ketat terhadap pelaksanaan MBG justru merupakan bentuk dukungan penuh, bukan penghambatan.

"Saya tegaskan, jangan disalahartikan langkah ini sebagai bentuk menghambat. 

Justru sebaliknya, ini adalah bentuk dukungan total kepada kebijakan pemerintah pusat," tegas Sadewo kepada Tribunbanyumas.com, Senin (6/10/2025).

Baca juga: Sekda Jateng Ingatkan Pendirian Gedung Ponpes dan Masjid Harus Taati Regulasi PBG

Baca juga: Catat Tanggalnya! Akan Ada Lelang Keris di Festival Keris Nusantara di Kota Semarang

Pernyataan ini muncul menyusul pembentukan Tim Pengawasan Lintas Sektor MBG oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Forkopimda. 

Tim ini bertugas mengawal dapur-dapur MBG di seluruh wilayah Banyumas, demi menjamin keamanan pangan dan kebersihan lingkungan.

Sadewo menyebut pembentukan tim ini dilandasi beban moral sebagai kepala daerah. 

Ia ingin memastikan keamanan makanan dan menekan risiko pencemaran lingkungan, terutama dari dapur-dapur MBG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.

"Kami sudah rapat koordinasi dengan Forkopimda. 

Tim ini dibentuk agar kejadian seperti dugaan keracunan kemarin tidak terulang kembali," ujar Sadewo.

Salah satu temuan penting di lapangan yang mendorong percepatan pembentukan tim adalah fakta dari 64 Satuan Pelaksana Program Pemberian Gizi (SPPG), baru 11 dapur yang memiliki sertifikat laik sanitasi. 

Selain itu, ditemukan pula sejumlah dapur yang sudah mulai memasak sejak pukul 01.00 dini hari.

Sadewo menilai, jam masak yang terlalu pagi berisiko terhadap kualitas makanan. 

Ia pun mengusulkan aturan baru agar waktu memasak dimulai paling cepat pukul 03.00 pagi.

"Kami ingin dapur MBG menghasilkan makanan yang sehat, aman, dan berkualitas. 

Karena ini menyangkut ribuan anak-anak kita," ujarnya.

Sadewo juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Banyumas sebagai contoh praktik baik pengawasan MBG di tingkat nasional. 

Ia berencana membawa hasil evaluasi ini langsung kepada Kepala Badan Pangan Nasiona untuk dijadikan bahan masukan konstruktif.

"Kami ingin Banyumas menjadi contoh pembenahan yang nyata, bukan hanya untuk kabupaten ini, tapi bisa menjadi rujukan bagi daerah lain," ujar Sadewo.

Dalam struktur tim pengawasan, camat ditunjuk sebagai penanggung jawab utama di wilayah masing-masing. 

Sementara setiap dapur akan diawasi langsung oleh puskesmas yang memiliki keahlian soal gizi dan kebersihan makanan.

Bupati juga menginstruksikan agar setiap dapur memiliki penanggung jawab dan tenaga ahli gizi yang telah mendapat pelatihan khusus, termasuk dari Sekolah Polisi Negara (SPN).

Untuk memastikan keterbukaan, Pemkab Banyumas meluncurkan pengawasan digital dengan membuka kanal pengaduan WhatsApp dan akun media sosial resmi untuk menampung laporan masyarakat dan mengunggah dokumentasi harian kegiatan MBG.

Sadewo menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat tidak ragu melapor apabila menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan MBG.

"Program ini tujuannya mulia, untuk membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Kalau ada kejanggalan, laporkan! Kita akan tindak lanjuti bersama," tutupnya. (jti)