Touring Pejabat Banyumas Tuai Kritik: Disebut Tak Berempati, Foya-Foya di Tengah Bencana

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Viral video touring motor gede sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Banyumas. Disebutkan jika kegiatan tersebut yang berlangsung Sabtu (15/11/2025).

Video kegiatan tersebut pertama kali diunggah akun Facebook Info Seputar Banyumas.

Video itu pun langsung mengundang kritik pedas netizen.

Baca juga: Longsor di Lereng Sungai Logawa Banyumas, Material Setinggi 30 Meter Ambrol Timbun Sawah

• Tim David Glenn Meninggalkan PSIS Semarang dengan Rasa Sakit Hati, Siapa Investor Wanita Itu?

Para pejabat itu dinilai tidak menunjukkan empati terhadap warga yang sedang menghadapi bencana alam dan kondisi infrastruktur yang banyak mengalami kerusakan.

Rombongan diduga kuat adalah pejabat Banyumas itu disebut-sebut melakukan perjalanan hingga kawasan wisata Dieng. 

Salah satu warga, Agung Budiarto, menilai kegiatan itu tidak tepat dalam situasi daerah yang sedang membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur jalan.

"Daripada buat hura-hura, tolonglah lihat jalan di seluruh Kabupaten Banyumas. Sudah banyak yang minta diganti aspalnya karena sering memakan korban akibat jalan berlubang," tulis Agung di kolom komentar.

Kritik publik kian membesar setelah video tersebut beredar di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah dan bencana alam yang terjadi di sejumlah titik di Banyumas.

Saat pemerintah daerah meminta masyarakat dan perangkatnya berhemat, aksi touring itu justru dinilai memperlihatkan gaya hidup berlebihan.

Masalah yang dipersoalkan bukan soal panjang-pendeknya perjalanan maupun jenis motor yang digunakan para pejabat, tetapi ketimpangan antara seruan penghematan dan perilaku rekreatif pejabat di ruang publik.

Ketua Yayasan Tribhata Banyumas, Nanang Sugiri, menegaskan masyarakat bukan sedang menghitung biaya bensin atau aksesori motor pejabat.

"Publik tidak sedang menghitung liter bensin atau jenis motor yang digunakan. Yang menjadi sorotan adalah ketimpangan antara seruan penghematan dan gaya hidup pejabat yang dipertontonkan secara terbuka," tegasnya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (17/11/2025). 

Dalam situasi fiskal daerah yang ketat, pemangkasan program sosial, hingga penundaan sejumlah kegiatan masyarakat, tindakan pejabat memamerkan aktivitas rekreatif dinilai sebagai ironi. 

Narasi efisiensi disebut berubah menjadi paradoks ketika pejabat terlihat bersenang-senang, sementara publik diminta menahan diri.

Pejabat mungkin dapat beralasan touring tersebut tidak menggunakan APBD.